Komandan Ingatkan Prajurit TNI Tak Boleh Pinjamkan Kendaraan Dinas Dalam Pengamanan Pilkada

Kegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Komandan Kodim 1620/Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara mengingatkan personel untuk tidak meminjamkan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat (Randis) dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024.

"Semua harus tetap berhati-hati apabila dalam pengamanan kegiatan kampanye Pilkada 2024, untuk kendaraan dinas roda dua maupun roda empat jangan sampai dipinjamkan, juga hindarkan hal-hal yang tidak inginkan seperti contoh tempelkan stiker terkait Pilkada di kendaraan," katanya Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara di Lombok Tengah, dilansir Antara, Selasa (17/9).

Hal itu disampaikan pada apel gabungan dengan seluruh jajaran di lapangan Apel Makodim Lombok Tengah dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Intinya, baik personel dan fasilitas yang digunakan maupun fasilitas dinas dilarang untuk dilibatkan dalam kegiatan politik," katanya.

Kegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, baik menjelang maupun saat pelaksanaan masa Pilkada berlangsung di kabupaten Lombok Tengah. Apel ini adalah bentuk kesiapan diri secara penuh baik personel dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada.

"Mulai dari kelengkapan fasilitas kita, seperti alat Pasukan Huru Hara (PHH) kendaraan dinas untuk mobilisasi personel dan kesiapan kekuatan personel kita," katanya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh personel terkait netralitas TNI harus dipegang teguh tidak memihak atau mendukung pasangan calon, baik itu pasangan calon gubernur maupun bupati yang ikut dalam Pilkada.

"Tidak boleh menyuarakan kepada orang lain baik itu kepada saudara maupun keluarga untuk mendukung pasangan calon kepala daerah baik secara suara maupun kegiatan," katanya.

Dalam apel gelar Kodim 1620/Loteng menerjunkan 2 SSK (Satuan Setingkat Kompi) pasukan, baik itu pasukan Huru Hara maupun pasukan bermotor.

"Diharapkan, melalui persiapan yang matang ini, pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan dengan aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang tanpa gangguan," katanya.