Komisi I Dukung TNI-Polri Tambah Pasukan Berantas KKB di Papua
Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran.
DPR mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara. Terbaru, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.
"TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Selasa (27/4).
-
Kenapa prajurit TNI menganiaya anggota KKB? Penyiksaan itu dilakukan prajurit TNI diduga kesal atas sikap Denius Kogoya yang ingin menebar teror membakar puskesmas kala itu.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Di mana penganiayaan terhadap anggota KKB terjadi? Di Puncak Jaya, khususnya di daerah Ilaga, Gome, dimana TKP itu terjadi (penyiksaan). Kita akan usut tuntas masalah ini. Apapun yang terjadi disana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti,” kata Izak saat jumpa pers di Jakarta, Senin (25/4).
-
Apa yang dilakukan prajurit TNI kepada anggota KKB? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Siapa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan PKK Kaltim? "Program pemberdayaan PKK terdiri dari Pokja I sampai dengan Pokja IV, itu hampir semua OPD masuk di situ. Jadi mulai dari pola asuh anak, kemudian gemar membaca, gizi, dan kesehatan. Jadi 10 program PKK di dalam sub program PKK itu lah semua OPD masuk di dalam situ,"
Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.
Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. "Kami dukung sikap Presiden," kata Bobby.
Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. "Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up skill atau diperbanyak personel militernya atau memang perlu ditambah secara total," tegas Bobby.
Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.
Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. "Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional," kata Hillary.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa.
"Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur," kata Christina Aryani.
Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua. "Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi," ujar Christina.
Baca juga:
Ratusan Pelayat TNI-Polri Antar Jenazah Kepala BIN Daerah Papua ke TMP Kalibata
Amnesty Kritik Bamsoet: Mengesampingkan HAM Inkonstitusional
Polri Optimalkan Pengejaran KKB
Pascapenembakan Kabinda Papua, Pengamanan Distrik Illaga Dipertebal
BIN: Ada Usulan Penyebutan KKB Diganti Separatis Teroris
Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM di Papua Jangan Dianggap Sederhana