Komisi I Sebut Jokowi Sudah Kode Keras Tolak Pulangkan WNI eks Kombatan ISIS

Jika menilik pernyataan Presiden Joko Widodo, Kepala Negara punya sikap yang jelas dan tegas menyikapi polemik seputar pemulangan eks kombatan ISIS asal Indonesia.

2020-02-09 17:05:00

Anggota Komisi I dari Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan pemerintah harus tegas dalam menyikapi eks kombatan ISIS. Yakni dengan tidak memulangkan mereka.

"Dalam ambil Kebijakan tidak bisa 'cek ombak' atau berdasarkan angin. Walaupun itu tidak populer harus kita ambil," kata dia, dalam diskusi bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang', di Jakarta, Minggu (9/2).

Jika menilik pernyataan Presiden Joko Widodo, dia menilai Kepala Negara punya sikap yang jelas dan tegas menyikapi polemik seputar pemulangan eks kombatan ISIS asal Indonesia.

"Dengan mengatakan kita tidak memulangkan, itu kode keras. Itu menunjukkan bahwa secara politik beliau clear bahwa ini tidak dipulangkan," ungkapnya.

Menurutnya, ini momentum untuk menunjukkan sikap Pemerintah terhadap terorisme. Sikap Negara tidak boleh 'abu-abu'.

"Kita harus punya sikap yang clear sebagai warga negara. Jangan in between dong. Jangan kemudian ini dianggap sebagai tempat tumbuhnya terorisme," tegas dia.

Menurutnya, pilihan untuk meninggalkan Indonesia dibuat secara sadar oleh para eks kombatan ISIS. Karena itu mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai WNI.

"Ketika mereka tidak bisa pulang. Biarkan mereka menjadi pencari suaka. Kalau nanti keputusan politik barang berbeda. Ketika itu terjadi mereka akan sadar. Publik akan melihat, dunia internasional akan melihat, bahwa ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main. Hal ini yang harus tegas," urai dia.

Dia juga menjelaskan sejumlah syarat seorang WNI dinyatakan bukan warga negara berdasarkan UU Nomor 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu contoh, jika seseorang masuk dalam tentara asing atau dinas lainnya yang jika disetarakan dengan di Indonesia, harus menjadi warga negara.

"Bertempat tinggal di negara asing, berturut-turut lebih dari lima tahun dan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia," ujar dia.

"ISIS ini kan baru 2014, artinya mereka sudah di luar itu jauh sebelum ISIS eksis. Dari 2011 sudah ada. Artinya ini unit sel yang aktif," imbuhnya.

Masih Dibahas

Sementara itu, Tenaga Ahli Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan sejauh ini pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan eks kombatan ISIS.

"Begini, memang membicarakan tentang, hampir dua pekan ini kita membahas terus terkait dengan topik rencana pemulangan WNI eks ISIS atau rakyat Indonesia yang memilih jalan jihad menuju jalan surga,"

Menurut dia, mereka telah memilih untuk meninggalkan Indonesia. Karena itu mereka pun harus siap menerima konsekuensi dari pilihan tersebut.

"Kau selamat atau kau tidak selamat, itu urusanmu. Jangan lagi membebani negara dan pemerintah, serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulanganmu. Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara togut, negara kafir sambil membakar paspornya," tegas Ngabalin.

Sikap Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke tanah air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tetapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait.

Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS.

"Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail," jelas dia.

(mdk/noe)