Komisi III dituding main-main pilih calon pimpinan KPK
Dia menilai alasan Komisi III tidak segera mengumumkan calon pimpinan KPK tak masuk akal.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi III DPR segera mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK yang sedianya diagendakan awal Desember ini. Mereka menilai Komisi III sengaja mengulur-ngulur waktu pengumuman calon pimpinan KPK tanpa dasar yang jelas.
"Terlihat seakan-akan Komisi III mengulur waktunya untuk pemilihan calon pimpinan KPK ini, dari rata-rata alasan tidak terlalu mendasar," kata salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Indonesia Corupption Watch, Laola Ester di gedung KPK, Jakarta, Selasa,(24/11).
Laola menegaskan, alasan anggota DPR untuk menunda pengumuman calon pimpinan KPK tidak masuk akal sementara di sisi lain masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir akhir Desember ini.
"DPR hingga kini belum memutuskan untuk melakukan fit and proper test terhadap 8 calon Komisioner KPK. Padahal masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir kurang dari 3 minggu," bebernya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo. Dia menuturkan apabila Komisi III tidak segera mengumunkan pimpinan KPK yang baru akan berbahaya.
"Maka jika Komisi III tidak serius untuk mengumumkannya makan akan 'bahaya' karena akan disisipi oleh kepentingan yang lain yaitu para partai yang ada di dalam Komisi III, saya menilai Komisi III tidak serius untuk memilih pimpinan KPK selanjutnya," ujar dia.
"Jika DPR main-main untuk pemilihan ini pantasnya mereka masuk museum sejarah dan tidak mendapatkan prestasi apa-apa," ungkapnya.
Kemudian, tak hanya agamawan dan ICW saja yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi KontraS pun turut mendesak Komisi III DPR agar segera mengumumkan pimpinan KPK selanjutnya. Diketahui Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi datang ke gedung anti rasuah untuk memberikan dukungan kepada KPK agar Komisi III bisa mempercepat fit and proper test calon pimpinan KPK.
Sebelumnya, Komisi III DPR menjadwalkan akan memutuskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pemimpin KPK pada pekan ini atau pekan pertama Desember pada rapat pleno komisi, Selasa (24/11).
"Komisi III hari ini masih melakukan rapat dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK, untuk persyaratan formal calon pimpinan KPK dan meminta dokumen assesmen dari Pansel Capim KPK," kata Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11).
Menurut Desmond, Komisi III sebelumnya sudah mendalami latar belakang capim KPK dan proses seleksi yang dilakukan Pansel Capim sejak pekan lalu. Setelah rapat dengan Pansel Capim KPK, kata dia, Komisi III menjadwalkan akan melakukan rapat dengan para pakar untuk meminta penjelasan dan masukan terhadap figur maupun keahlian capim KPK pada Senin malam. Kemudian pada Selasa (24/11), pihaknya akan melakukan rapat pleno membahas soal uji kelayakan dan kepatutan capim KPK.
Baca juga:
Busyro sebut tak ada masalah capim KPK tidak berlatar belakang hukum
Johan Budi pasrah bila tak dipilih DPR pimpin KPK
Komisi III segera gelar uji kelayakan dan kepatutan capim KPK
Pansel serahkan dokumen seleksi capim KPK ke Komisi III DPR
Ruki ingin Johan Budi lolos jadi pimpinan KPK
PDIP sebut berkas Pansel KPK mirip laporan arisan
Uji capim KPK terus diundur DPR, Ruki 'angkat tangan'
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang disita KPK dari Syahrul Yasin Limpo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tengah menjalani persidangan. Adapun barang yang diamankan adalah sebuah mobil jenis minibus, yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan.