Komisi VIII Dukung 11 Pos Anggaran Tambahan Kemenag Senilai Rp11,5 T
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan dukungannya terhadap anggaran tambahan yang diminta oleh Kementerian Agama sebesar Rp 11.514.205.704.939.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan dukungannya terhadap anggaran tambahan yang diminta oleh Kementerian Agama sebesar Rp 11.514.205.704.939.
Anggaran tambahan itu akan masuk ke dalam 11 pos penggunaan untuk tahun anggaran 2022.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa pencapaian Kejagung yang membuat Komisi III DPR memberikan apresiasi? “Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, khususnya saat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin ini. Bahkan hasil kepuasan tertinggi ini tidak hanya baru sekali ini saja, tapi juga terjadi pada hasil survei-survei sebelumnya." |Konsistensi inilah yang kadang sangat sulit kita jaga, makanya pencapaian ini harus menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum yang lain,” ujar Sahroni dalam keterangan (2/9).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
"Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran kemenag tahun 2022 sebesar Rp 11.514.205.704.939 teruntuk yang ada di semua tabel poin satu sampai dengan 11," kata Yandri saar rapat bersama Kementerian Agama di Parlemen Senayan, Kamis (2/9/2021).
Meski mendukung, Yandri meminta pejabat eselon 1 Kementerian Agama untuk menjabarkan lebih detail lagi dalam rapat berikutnya, Senin 6 September 2021, pukul 10 pagi bersama komisinya.
"Selanjutnya Komisi VIII akan melakukan pendalam lebih lanjut terhadap pagu anggaran RKKL Kementerian Agama TA 2022 bersama pejabat eselon 1 senin mendatang jam 10 sampai 4 sore," jelas Yandri.
Berikut rincian dari 11 poin tambahan anggaran Kementerian Agama TA 2022:
1. Sekretariat Jenderal Rp2.225.932.788
2. Inspektorat Jenderal Rp159.767.627
3. Ditjen Bimas Islam Rp5.674.984.685
4. Ditjen Pendidikan Islam Rp52.492.052.930
5. Ditjen Bimas Kristen Rp1.842.919.185
6. Ditjen Bimas Katolik Rp886.800.288
7. Ditjen Bimas Hindu Rp781.500.789
8. Ditjen Bimas Buddha Rp261.775.634
9. Ditjen Penyelenggaraan Haji Umrah Rp1.375.559.590
10. Badan Litbang Diklat Rp627.724.807
11. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Rp114.190.163.
Reporter: M Radityo Priyasmoro/Liputan6.com
Baca juga:
Sri Mulyani Minta Anggaran Rp44,01 Triliun di 2022, Ini Kegunaannya
Sekjen DPR Sebut Pengadaan Multivitamin Karena Banyak Pegawai Terpapar Covid-19
Gerindra: Anggota DPR Beli Vitamin Sendiri, Anggaran Multivitamin Untuk Staf
DPR Anggarkan Pengadaan Multivitamin Senilai Rp2 Miliar
Reformasi Pajak Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Negara
Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Disepakati 5,2-5,5 Persen