Komisi VIII: Pemerintah Seharusnya Tetap Berangkatkan Jemaah Haji Meski Tak Semua
Politikus PKS ini mengakui bahwa tidak mudah melakukan persiapan pemberangkatan jemaah haji di tengah pandemi Covid-19. Hal itu kemudian menjadi pertimbangan pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Agama.
Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menegaskan, Kementerian Agama seharusnya mempertimbangkan secara lebih mendalam sebelum memutuskan pembatalan ibadah haji tahun ini. Apalagi kemudian membuat keputusan secara sepihak.
"Kalau kita lihat soal haji ini adalah persoalan yang sakral, yang dinanti oleh umat Islam di dunia dan sekitar 5 juta masyarakat Indonesia yang sudah antre," kata Bukhori, dalam diskusi daring, Jumat (5/6).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
"Karena itu apapun yang diputuskan oleh pemerintah pasti akan mendapatkan implikasi yang tidak sederhana. Karena itu diperlukan bahwa putusan itu tidak hanya sepihak dari pemerintah atau dari pihak tertentu," ujar dia.
Politikus PKS ini mengakui bahwa tidak mudah melakukan persiapan pemberangkatan jemaah haji di tengah pandemi Covid-19. Hal itu kemudian menjadi pertimbangan pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Agama.
"Dalam kondisi normal pemerintah untuk bisa memberangkatkan sejumlah 200.000-an jemaah haji itu perlu persiapan pertengahan Mei atau akhir Mei sudah harus clear semua. Sehingga mereka menganggap persiapan waktu ini dianggap tidak cukup untuk memberangkatkan jamaah sebesar sekitar 220.000," ujar dia.
Tapi menurut dia, hal itu tidak berarti Kementerian Agama bisa membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Apalagi belum ada keputusan final dari pemerintah Arab Saudi.
"Harusnya memiliki wawasan yang lebih luas di dalam kaidah fiqih itu mengatakan, sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhan ya tidak harus ditinggalkan secara keseluruhan," ungkap dia.
"Di sinilah pentingnya kenapa pemerintah tidak boleh tergesa-gesa. Mungkin kalau tidak bisa memberangkatkan separuhnya, maka boleh jadi sepertiganya. Kalau tidak bisa sepertiganya, seperempatnya," urai dia.
Kalaupun alasan pemerintah adalah untuk melindungi jemaah haji yang berada pada kelompok usia rentan, maka tidak bisa dilakukan dengan membatalkan ibadah haji secara keseluruhan.
"Kalau alasannya oh masih terlalu banyak juga sekitar 5 persen jamaah itu adalah mereka orang usia renta. Saya kira bisa saja yang usia renta itu dibicarakan, lalu dipastikan tidak berangkat karena terkait dengan masalah Covid-19. Atau pemerintah bagaimana meyakinkan calon jemaah yang usia renta ini bisa mendapatkan jaminan," terang dia.
Memang pihaknya meminta pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun, dia berpandangan bahwa protokol kesehatan tentu sudah disiapkan pemerintah. Karena itu, seharusnya pemerintah tidak membatalkan pelaksanaan ibadah haji.
"Memang kita di satu sisi. Kita juga menuntut kalau pemerintah ingin memberangkatkan tahun ini, mereka juga harus melakukan satu prosedur atau SOP terkait protokol kesehatan. Itu sebenarnya setahu saya sudah disiapkan oleh pemerintah semuanya. Sehingga tinggal jalan saja. Sehingga kami melihat ketergesaan ini memang sesuatu yang tidak seharusnya terjadi," tandas dia.
Baca juga:
CEK FAKTA: Nekat Berangkat Haji Akan Dipidana, Ini Faktanya
PKS Tuding Pemerintah Ingin Jadi Pahlawan Sendirian Batalkan Haji 2020
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri: Waktu Pengembalian Pelunasan Dana Haji 9 Hari
Garuda Indonesia Kehilangan Pendapatan Signifikan Akibat Pembatalan Haji 2020
Mimpi Ibadah Haji yang Tertunda
Cerita Keluarga di Tasikmalaya Batal Naik Haji Setelah Menunggu 8 Tahun