Konsep para cagub DKI diminta tak picu diskriminasi

Kabar kontrak politik bersyariah sempat menyerang kubu pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di masa Pilgub DKI Jakarta. Konsep ini dikhawatirkan memunculkan diskriminasi terhadap kelompok lain di Jakarta.

Kabar kontrak politik bersyariah sempat menyerang kubu pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di masa Pilgub DKI Jakarta. Konsep ini dikhawatirkan memunculkan diskriminasi terhadap kelompok lain di Jakarta.

"Wacana Jakarta bersyariah ini dikhawatirkan bukan menampilkan nilai Islam yang adil dan toleran. Tapi justru memperkuat persepsi tentang diskriminasi terhadap kelompok lain di Jakarta," kata Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman dalam keterangannya, Senin (27/3).

Menurut dia, formalisasi konsep syariah diwacanakan menjadi perda jika pasangan Anies-Sandi terpilih, berpotensi memperkuat sentimen di masyarakat. "Masyarakat tidak alergi terhadap konsep syariah, tapi ini jadi seperti dipolitisasi untuk kepentingan pragmatis. Ini yang mengkhawatirkan," ujarnya.

Politisasi dari konsep syariah, menurut Airlangga, juga tidak baik untuk memajukan demokrasi secara keseluruhan. Para calon pemimpin di Jakarta harusnya tak hanya berkomitmen terhadap pelayanan pemerintah pada rakyat saja, tetapi juga terhadap keadilan, keadaban, dan terpenting nilai toleransi antar golongan.

"Ketika ada salah satu calon yang didukung (kelompok intoleran) namun tak memberikan sikap yang jelas menghentikan wacana intoleran ini, masyarakat perlu khawatir jika ia terpilih maka bisa didikte kepentingan-kepentingan golongan," jelasnya.

Sempat ramai perbincangan di media sosial tentang kontrak politik Jakarta bersyariah yang melibatkan pasangan Anies-Sandi. Tim Anies-Sandi sendiri sudah membantah tiap foto dari lembaran kontrak politik tersebut.