Korban minta tragedi 65 ditindaklanjuti atau Indonesia dicap buruk

TNI juga diminta tidak ikut campur ke ranah politik.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 meminta Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentang tragedi 1965/1966. Salah satunya dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

"Saya minta Agus selaku Gubernur Lemhanas untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM, Komnas Perempuan tentang hasil penyelidikan 65 dibawa ke ranah hukum," ujar Ketua YPKP Bedjo Untung di Kantor Lemhanas Jakarta, Rabu (31/8).

Bedjo mengaku dorongan itu dilakukan lantaran telah menerima putusan dari Pengadilan HAM di Den Haag pada 20 Juli 2016 lalu. Bila tidak ditindaklanjuti secara serius akan menimbulkan ancaman serius. Tak hanya itu Indonesia juga akan dicap sebagai negara yang tidak melindungi martabat manusia.

"Karena kalau tidak ditindaklanjuti Indonesia akan menimbulkan ancaman serius, atau Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak melindungi martabat manusia. Karena itu saya bilang pemerintah Indonesia harusnya menindaklanjuti," terang Bedjo.

Secara khusus Bedjo juga minta Lemhanas untuk melakukan reformasi di tubuh TNI untuk tidak ikut campur dalam pemerintahan dan ikut terlibat dalam politik praktis.

"TNI tidak lagi ikut campur tangan terhadap politik. Militer tidak lagi melakukan politik praktis seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Kenapa? Karena saat ini dari atas sampai ke bawah masih terasa dwifungsi ABRI," kata Bedjo.

"Seperti setiap kami melakukan rapat selalu merasakan intimidasi, selalu diawasi. Terakhir saat kami melakukan lokakarya wisata kami juga dibubarkan," imbuhnya.

Baca juga:
'Negara tak salah, tidak perlu meminta maaf pada korban 1965'
'Kami korban tragedi 65 dianggap seperti teroris'
Lagi, Jokowi diharap minta maaf terhadap korban tragedi '65
Menko Wiranto diminta lanjutkan upaya rekonsiliasi korban '65
Komnas HAM sebut JK bilang penuntasan tragedi 1965 bisa bebani APBN