KPAI desak pemerintah usut kasus vaksin palsu secara transparan

"Kita harus 'fair' vaksin palsu ini dampaknya seperti apa."

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah mengusut kasus vaksin palsu secara transparan. Pemerintah juga diminta memberikan informasi secara terbuka terkait dampak yang akan ditimbulkan dari pemberian vaksin abal-abal tersebut.

"Kita harus 'fair' vaksin palsu ini dampaknya seperti apa. Kita berharap pemerintah yang menyelenggarakan ini untuk apa adanya memberikan informasi, namun tidak untuk meresahkan," kata Komisioner KPAI Erlinda di Jakarta, Rabu (29/6) seperti dilansir Antara.

Selain itu, Erlinda, juga mendesak pemerintah memberikan langkah solutif sebagai bentuk pertanggungjawaban serta secara transparan menginformasikan jika ada dugaan banyak balita dan batita yang mengalami dampak buruk akibat penggunaan vaksin palsu tersebut.

Erlinda menambahkan, pihaknya akan terus memantau kasus tersebut serta perlakuan yang diterima oleh para korban yang sudah terlanjur terindikasi mendapat vaksin palsu.

"KPAI memastikan hak-hak korban diberikan, entah itu perawatan, ganti rugi yang tidak hanya materi, termasuk mendorong kementerian terkait melakukan vaksin ulang atau pekan imunisasi ulang," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPAI Asrorun Niam juga menekankan pemerintah harus fikus terhadap penanganan dan pengusutan kasus yang dilakukan secara terbuka. Setelah itu pemerintah juga diminta memberikan jaminan rasa aman pada masyarakat dalam melakukan vaksinasi.

"Salah satunya vaksinasi di tempat-tempat yang memiliki kredibilitas, layanan kesehatan yang menjamin vaksin yang digunakan asli dan standar genitas, standar kesehatannya memadai," ujar Niam.

KPAI, lanjutnya, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Mabes Polri, dan juga termasuk dalam satgas khusus penanganan kasus vaksin palsu.