KPK akan tindak menteri yang bandel cairkan dana bansos
Lembaga itu mengirimkan surat edaran ke Kementerian-Kementerian agar tidak mencairkan dana bansos menjelang Pemilu 2014.
KPK telah mengirimkan surat edaran ke Kementerian-Kementerian agar tidak mencairkan dana bansos menjelang Pemilu 2014. Imbauan ini dilakukan agar pencairan dana bansos tidak dijadikan politik uang.
"Rekomendasi kita kan kemana-mana, jadi kami serahkan kepada mereka semua, selebihnya ketika itu menyimpang kami dari pencegahan sudah melakukan, adapun penindakan jangan salahkan kami," kata Wakil Ketua KPK bidang pencegahan, Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).
Agar tidak disangka melakukan politik uang, sebaiknya dana bansos dicairkan setelah pemilu. Dengan demikian dana bansos bisa tepat sasaran.
"Ini kenapa bansos minta ditunda, dihentikan atau kaji ulang, karena konteksnya ke sana, dalam macam cara untuk melakukan politik uang, kita sudah deteksi dan rekomendasi kepada pemerintah secara jangka panjang agar tidak terlibat dalam proses dana optimalisasi," tandasnya.
KPK sebelumnya menyoroti 14 Kementerian menjelang pemilu ini karena terindikasi Kementerian tersebut ditunggangi petinggi partai politik terkait pencairan dana bantuan sosial.
"Ada kenaikan spektakuler dari hibah dari APBD sebanyak 30 persen. Ada kenaikan dana itu ada di 14 Kementerian itu. Jadi ada kenaikan angka. Saya lupa persisnya. Kementerian itu di antaranya, Kementan, Kemenkop, Kemensos, Kemenpera, Kementerian Pertanian, Kemendikbud ada, Kementerian Kesehatan ada dan lain-lain," kata Direktur Litbang KPK, Dwi Santoso pekan lalu.
Baca juga:
Bantu Rudi korupsi dan cuci uang, Deviardi dituntut 5 tahun
Suami dituntut 10 tahun penjara, istri Rudi tak henti wirid
KPK banyak terima laporan money politics
Kasus suap SKK Migas, Rudi Rubiandini dituntut 10 tahun penjara
Rudi Rubiandini sidang tuntutan, istri baca Alquran di HP
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.