KPK Awasi 'Permainan' Sektor Pertambangan dan Perdagangan Batu Bara
Dalam perhitungan Litbang KPK, ditemukan potensi kerugian negara Rp 1,3 triliun per tahun di sektor pertambangan batu bara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dugaan permainan korupsi sektor pertambangan dan perdagangan batu bara. Ketua KPK Agus Rahardjo bersama tim dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan serta Kementerian ESDM turun ke Samarinda, untuk mengecek temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), terkait potensi kerugian negara Rp 133 triliun, yang bersumber dari pajak dan PNBP perusahaan batu bara yang belum dibayarkan.
"Itu merugikan keuangan negara. Baik dalam proses perizinan, pelaksanaan penambangan, maupun pengawasan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, Kamis (15/11).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
Sementara, dalam catatan perhitungan Litbang KPK sebagaimana disampaikan Agus hari ini di Samarinda, ditemukan potensi kerugian Rp 1,3 triliun per tahun.
"Kaltim, jadi model bagi koordinasi pengawasan sumber daya alam di daerah lain," ujar Agus.
Terkait itu, KPK mengeluarkan sembilan rekomendasi kepada pemerintah dan jajaran kementerian. Di antaranya penuntasan penagihan royalti dan perpajakan kepada para pemegang izin pertambangan.
Selain itu, juga perpanjangan izin tambang PKP2B harus akuntabel, koordinasi pencatatan data pertambangan antar-kementerian harus selaras, penertiban pelaksanaan pertambangan baik itu soal standar keselamatan dan peralatan, hingga evaluasi pelaksanaan pemuatan batu bara, untuk ekspor di lokasi-lokasi terpencil yang minim pengawasan.
"KPK akan melakukan pemantauan secara detil dan berkala, terkait pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati bersama," demikian Agus.
Baca juga:
Potensi Kerugian Negara Rp 1,3 T Per Tahun, KPK Tinjau Tambang Batu Bara di Kaltim
Periksa Boediono, KPK Cari Pihak yang Bertanggung Jawab di Kasus Century
Dalami Kasus Bank Century, KPK Kembali Periksa Budi Mulya
KPK Geledah Kediaman Sekretaris Eddy Sindoro
Sofyan Basir Diminta Lobi Investor China Bahas Waktu Pengendalian PLTU Riau