KPK bakal lelang barang hasil gratifikasi di Riau
Barang gratifikasi yang berstatus milik negara ini akan dilelang untuk umum. Namun terkait barang-barang apa saja yang akan ditampilkan Anto tidak mengetahui detailnya karena akan disediakan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang gratifikasi pada Peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKI) yang akan digelar pada 8-10 Desember 2016 di Kota Pekanbaru.
"Yang menjadi 'surprise'nya nantinya yakni lelang gratifikasi, silakan jika ingin melelang akan dibuka satu stan gratifikasi di Festival HAKI," kata Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pelayanan Masyarakat KPK RI Anto Ikayadi di Pekanbaru, Kamis (17/11).
Barang gratifikasi yang berstatus milik negara ini, kata dia, akan dilelang untuk umum. Namun terkait barang-barang apa saja yang akan ditampilkan Anto tidak mengetahui detailnya karena akan disediakan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Pada penyelenggaraan HAKI, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk tidak menggunakan anggaran daerah. Namun lebih kepada mengajak kontribusi pihak swasta, organisasi, dan masyarakat untuk turun tangan dalam penyelenggaraan tersebut.
"Sebagaimana kesepakatan dengan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Kalau dari pihak Pemprov sendiri berkomitmen tidak akan menggalang dana, namun lebih kepada meminta konstribusi pemda, peserta yang diundang dari seluruh provinsi, pihak swasta, pelaku usaha, komunitas maupun masyarakat untuk ikut serta meramaikan penyelenggaraan HAKI," ujar Anto dilansir Antara.
Disinggung mengenai munculnya tindakan gratifikasi ketika tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anto mengatakan keterlibatan pihak swasta tidak dikategorikan dalam tindakan gratifikasi namun lebih tepatnya kepada konstribusi dalam kegiatan tersebut.
"Di stan gratifikasi dari KPK akan dijelaskan secara rinci, yang ingin tahu detailnya mengenai gratifikasi, silakan berkunjung," kata dia.
Dalam Festival HAKI, Presiden RI Joko Widodo akan turut hadir meresmikan Tugu Anti Korupsi beserta Taman Tunjuk Ajar Integritas, berbagai rangkaian acara juga dihelat mulai dari Festival Budaya dari 34 provinsi, festival dunia pendidikan, stan UMKM dan masyarakat serta komunitas yang ikut meriahkan acara ini.
Adapun tema penyelenggaraan HAKI 2016 yakni Bersih Hati Tegas Integritas Kerja Profesional untuk Indonesia Tangguh.
-
Siapa yang melaporkan dugaan gratifikasi kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Siapa yang sedang diselidiki KPK terkait dugaan gratifikasi? "Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Bagaimana KPK menanggapi laporan dugaan gratifikasi Ganjar? "Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK," singkat Ali.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Baca juga:
Tertangkap di Medan, buronan KPKnya Malaysia diserahkan besok
Ini alasan KPK tunggu BPKP usut mangkraknya 34 proyek listrik
JK sebut birokrasi bikin pengusaha khawatir dalam jalankan usaha
KPK sindir banyak BUMN belum bisa jadi contoh perusahaan swasta
KPK bakal beri sanksi korporasi nakal