KPK bakal telusuri perusahaan Indonesia masuk daftar Panama Papers
"KPK akan mempelajari nama-nama yang ada dalam dokumen itu," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut tuntas soal bocoran data pengusaha pengemplang pajak. Tercatat ada sekitar 2.000 perusahaan Indonesia masuk dalam Panama Papers.
"KPK akan mempelajari nama-nama yang ada dalam dokumen itu," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Rabu (5/4).
Nantinya jika memang terbukti adanya pengusaha-pengusaha Indonesia memiliki aset di Panama dengan tujuan menghindari wajib pajak KPK akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Namun dikarenakan lokasi aset berada di luar negeri, Laode mengatakan perlunya kerjasama dengan pemerintah luar negeri
"Jika jadi barang bukti maka harus melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum di luar negeri, bisa dilakukan secara, agency to agency, bilateral, maupun multilateral " lanjutnya.
Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, maka sejumlah nama pengusaha Indonesia bisa dilihat di dalamnya. Sejumlah nama tersebut antara lain Chairul Tanjung, Gita Wirjawan, Sandiaga Uno, Djan Faridz, Erwin Aksa, Anindya Nirwan Bakrie dan masih banyak lainnya. Total lebih dari 2.000 nama dan alamat perusahaan Indonesia dalam daftar ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan nantinya akan ditelusuri semua aset, tetap maupun tidak tetap, yang dimiliki Wajib Pajak, yang belum dilaporkan ke Dirjen Pajak.
"Ya kita tidak bisa bilang lari segala macam, yang pasti kita ingin menelusuri aset-aset milik orang Indonesia apakah itu dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk aset tetap yang belum pernah dilaporkan di dalam SPT, itu intinya yang menjadi fokus dari Dirjen Pajak tahun ini," ucap Menteri Bambang.
Panama Papers adalah bocoran data dari klien yang pernah berjejaring dengan firma hukum Mossack Fonseca. Firma ini dibobol oleh seorang pembocor bernama sandi John Doe. Oleh Doe, data sebesar 2,6 terabita (setara 11,6 juta dokumen) itu diserahkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasinal (ICIJ).
Panama Papers diyakini bakal menggegerkan tataran global. Sedikitnya 12 kepala negara, baik presiden ataupun perdana menteri yang masih menjabat maupun sudah lengser, tersangkut bocoran data ini karena mengemplang pajak. Data-data Panama ini sudah diverifikasi oleh 70 reporter untuk memastikan keasliannya sejak 2015.
Data pencucian uang para pesohor ini mencapai 11,5 juta dokumen, yang dibocorkan dari firma hukum internasional Mossack Fonseca. Besarnya data ini mencapai 2,6 terabita (Tb), jauh lebih besar dibanding bocoran Wikileaks ataupun Edward Snowden.
Nama-nama besar yang ternyata terlibat pengemplangan pajak serta pencucian uang memakai jasa Fonseca, di antaranya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, bintang sepakbolaLionel Messi, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Raja Saudi Salman, hingga Presiden China Xi Jinping.
Baca juga:
Panama Papers, orang AS sedikit diungkap ketimbang RI
DPR ragukan data pengemplang pajak versi Panama Paper
Giliran Jackie Chan dan Amitabh Bachchan terseret Panama Papers
Pemerintah Panama emosi disebut negara pelindung mafia pajak
Kata bos Kadin soal masuknya pengusaha RI dalam daftar Panama Papers
Perdana Menteri Islandia mundur lantaran Panama Papers
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).