KPK cecar petinggi Lippo Group soal IMB Meikarta
KPK cecar petinggi Lippo Group soal IMB Meikarta. Setelah itu Kabid Sarana dan Prasarana Kabag Kerjasama Antar daerah di Sekretariat Pemda bernama Eka Hidayat Taufik. 12 Orang tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Presiden Direktur Lippo Cikarang Tato Bartholomeus dan Direktur PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya terkait izin mendirikan bangunan (IMB) proyek Meikarta. Selain mencecar keduanya soal IMB Meikarta, penyidik KPK juga turut mencecar hal tersebut kepada saksi lainnya.
Yakni 6 staff keuangan PT Lippo Cikarang bernama Sodiah, Dianika, Sri Tuti, Ronald, Endrikus, dan Novan. Kemudian Kusnadi Hendra Maulana dan Ujang Tatang selaku Analisis Penerbitan Pemanfaatan Ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan, serta Lucki Widiyano selaku Pengelola Dokumen Perizinan pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan.
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
Setelah itu Kabid Sarana dan Prasarana Kabag Kerjasama Antar daerah di Sekretariat Pemda bernama Eka Hidayat Taufik. 12 Orang tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
"Penyidik masih terus mendalami pengetahuan para saksi tentang proses perizinan dan syarat-syarat perizinan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (25/10).
KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Alasan Lippo Cikarang belum penuhi audit investigasi kasus Meikarta
Ini alasan BTN tak setujui pengajuan KPA Meikarta
Wapres JK sebut korupsi terjadi karena ada negosiasi eksekutif dan legislatif
Aksi unjuk rasa tuntut KPK tangkap James Riady
KPK periksa eks Presdir Lippo Cikarang terkait suap proyek Meikarta
KPK dalami izin mendirikan bangunan Meikarta dari 7 saksi