KPK Geledah Kediaman Pejabat KKP dan PT DRU Terkait Pengadaan Kapal
Febri mengatakan, dalam penggeledahan tim penyidik KPK menyita dokumen penganggaran dam pengadaan kapal, serta barang bukti elektronik. Menurutnya, barang bukti tersebut akan dipelajari lebih jauh oleh tim penyidik.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasus pengadaan kapal. Tiga lokasi tersebut yakni di Meteng, Jakarta Pusat, Grogol, Jakarta Barta, dan Bekasi, Jawa Barat.
"Untuk kasus pengadaan kapal hari ini ada tiga lokasi yang kami geledah. Meskipun saya belum bisa sampaikan kasus pokoknya apa, karena segera nanti setelah tim selesaikan kami umumkan pada publik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
Dia belum mau membeberkan detail kasus yang menyebabkan penggeledahan di tiga lokasi itu berlangsung. Namun Febri memastikan, tiga lokasi tersebut yakni kediaman dari direksi PT Daya Radar Utama (PT. DRU) dan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Febri mengatakan, dalam penggeledahan tim penyidik KPK menyita dokumen penganggaran dam pengadaan kapal, serta barang bukti elektronik. Menurutnya, barang bukti tersebut akan dipelajari lebih jauh oleh tim penyidik.
Dia meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait nama tersangka dan kasus apa sehingga penggeledahan dilakukan pihak lembaga antirasuah. Yang jelas, kata Febri, jika penggeledahan dilakukan, secara otomatis kasus tersebut sudah ditingkat penyidikan.
"Kalau kasusnya sudah di penyidikan itu berarti sekaligus di sana sudah ada tersangka," ujarnya.
Namun begitu, Febri mengatakan jika dalam kasus pengadaan kapal ini negara merugi hingga ratusan miliar rupiah.
"Dari identifikasi yang sudah dilakukan ini lebih dari Rp 100 miliar dugaan kerugian keuangan negaranya, sehingga kami harus sangat cermat dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan sekuat mungkin," kata Febri.
Sebelumnya, Kamis 16 Mei 2019, tim penyidik menggeledah kantor PT DRU. Satu hari setelahnya, Jumat 17 Mei 2019 tim penyidik menggeledah salah satu ruangan di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penyidik tengah menelisik dugaan korupsi pengadaan 16 kapal cepat patroli Bea dan Cukai. Proyek pengadaan itu ditaksir menelan dana Rp 1,7 triliun. Dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 100 miliar lebih.
Dalam kasus korupsi pengadaan kapal cepat patroli tahun 2013 - 2015 ini, KPK dikabarkan menetapkan tiga orang tersangka. Dua orang tersangka berasal dari Bea dan Cukai, yang salah satunya merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan proyek tersebut.
Sementara seorang lagi merupakan petinggi PT Daya Radar Utama. PT Daya Radar Utama merupakan perusahaan galangan kapal yang membangun dan memperbaiki berbagai macam kapal dari bahan baja, aluminium alloy dan fiberglass reinforced plastic.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KKP Digeledah KPK, Menteri Susi Tegaskan Mendukung Perlawanan Pada Korupsi
Penyidik KPK Geledah Ruangan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
Amankah Menteri 'Kesayangan' Jokowi di Tengah Isu Reshuffle?
Strategi Anak Buah Menteri Susi Genjot Ekspor Perikanan Indonesia
Luhut Sebut Kebijakan Penenggelaman Kapal Tak Efektif Jangka Panjang
Susi Tenggelamkan 13 Kapal Asing Asal Vietnam di Perairan Kalimantan Barat