KPK Identifikasi Potensi Korupsi dalam Program Pencegahan Stunting
KPK terus mendorong upaya pencegahan korupsi dalam program percepatan penurunan stunting tersebut. Sehingga pelaksaannya terhindar dari praktik korupsi yang dapat mendegradasi manfaat program strategi nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi potensi korupsi dalam program pencegahan kekerdilan pada anak atau stunting di tahun 2022. Potensi dimaksud tahap pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan intervensi program percepatan penurunan stunting, serta identifikasi ketepatan sasaran penerima manfaat program tersebut.
"Potensi risiko korupsi juga muncul berupa indikasi kegiatan fiktif, baik di level Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota maupun kelurahan atau desa. Lalu, pada duplikasi anggaran dalam percepatan program stunting," kata Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, dalam rapat koordinasi yang digelar KPK secara virtual. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (22/2).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Rakor dukungan informasi program percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah (pemda) sebagai tindak lanjut menanggapi pengaduan dari masyarakat yang diterima KPK. Utamanya terkait pengelolaan dana percepatan penurunan stunting di daerah.
Ujang memastikan, KPK terus mendorong upaya pencegahan korupsi dalam program percepatan penurunan stunting tersebut. Sehingga pelaksaannya terhindar dari praktik korupsi yang dapat mendegradasi manfaat program strategi nasional.
KPK juga meminta penjelasan dari para pihak terkait mengenai kemajuan program di bawah koordinasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tersebut, khususnya yang telah berjalan di pemda.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi, yang turut mengikuti rakor tersebut, mengatakan. Wapres Ma'ruf Amin memasang target penurunan prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen pada 2024, kemudian menjadi nol persen pada 2030.
Sejak program itu dimulai pada 2018, lanjutnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting telah menurunkan prevalensi menjadi 24 persen di 2021, dari angka awal di atas 27 persen. Program tersebut dijalankan di setiap daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan tiap daerah, tambahnya.
"Kami juga mempunyai Tim Percepatan Penurunan Stunting di level provinsi, kabupaten hingga desa," kata Suprayoga.
Dia merinci anggaran percepatan penurunan stunting mulai dari Rp24 triliun di 2018, Rp29 triliun di 2019, Rp39,8 triliun di 2020, dan Rp35,3 triliun di 2021. Anggaran sebesar itu, lanjutnya, menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam menekan angka stunting.
KPK juga mempertanyakan apakah ada strategi khusus dari Pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. Sebab sejumlah provinsi dengan tingkat prevalensi stunting di atas 30 persen, mengingat untuk mencapai target 14 persen tinggal dua tahun lagi.
Suprayoga menjelaskan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk memberikan perhatian khusus bagi tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi stunting masih tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
"Upaya percepatan di sana harus lebih istimewa, lebih extraordinary. Ada juga lima provinsi yang jumlah stunting-nya besar karena penduduknya padat, yaitu Jabar (Jawa Barat), Jateng (Jawa Tengah), Jatim (Jawa Timur), Banten, dan Sumut (Sumatera Utara). Jadi, 12 provinsi itu yang perlu diberi penekanan khusus pada 2022 hingga 2024," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Subandi Sardjoko mengakui jika anggaran percepatan penurunan stunting sangat besar dan perlu pengawasan. Sehingga manfaat program tersebut benar-benar sampai ke masyarakat.
"Kami perlu kerja sama dengan KPK, karena alokasi dana besar dan sasaran lokasinya luas. Kami berharap alokasi ini tepat sasaran," ujar Subandi.
Baca juga:
Anies Baswedan: Stunting dan Obesitas Sama-Sama Persoalan Ekstrem
Ketua DPR Berharap Indonesia Bisa Bebas "Stunting" Demi Cetak Generasi Emas
Menko PMK Minta Daerah Teruskan Genjot Stunting Sampai Nol
Tak Hanya Picu Stunting, Masalah Gizi Juga Bisa Picu Obesitas
Atasi Stunting, Pemkot Medan Siapkan Program untuk Calon Pengantin dan Ibu Hamil
Penyelesaian Stunting Butuh Dukungan dari Seluruh Pemangku Kepentingan