KPK Minta Tambahan Anggaran, Anggota Komisi III Singgung TWK dan SP3 Kasus BLBI

Dia mengaku sebenarnya ingin menyetujui anggaran tambahan yang diajukan KPK itu. Namun, kata Romo, ada beberapa hal yang menjadi sorotannya, sehingga penambahan anggaran itu perlu dipertimbangkan.

2021-06-03 17:07:44

KPK

Pagu anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2022 sebesar Rp 1.093,22 miliar. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa anggaran tersebut tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan KPK di tahun 2022. Untuk itu, Firli meminta anggaran tambahan sebesar Rp403,09 miliar. Hal ini ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI.

Menanggapi usulan Firli, Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Romo Syafi'i mengungkapkan bahwa dirinya paham betul besarnya kebutuhan KPK. Dia mengaku sebenarnya ingin menyetujui anggaran tambahan yang diajukan KPK itu. Namun, kata Romo, ada beberapa hal yang menjadi sorotannya, sehingga penambahan anggaran itu perlu dipertimbangkan.

Orang lain juga bertanya?

"Fraksi Gerindra sangat meyakini, bapak-bapak (pegawai KPK) benar-benar paham apa yang akan dikerjakan. Sehingga benar-benar paham berapa anggaran yang diperlukan. Menurut kami, permohonan penambahan anggaran di KPK atau PPATK itu bisa dimaklumi atau kita setujui," kata Romo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (3/6).

Dia juga berharap, dengan disetujuinya anggaran tambahan itu, maka KPK bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sebagaimana visi dan misi KPK yang mengarahkan pada penurunan tingkat korupsi, serta meningkatkan upaya-upaya anti korupsi. Namun kenyataannya, kata Romo, akhir-akhir ini, apa yang dilakukan KPK kerap kali menimbulkan kontroversi. Misalnya terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. Bukan hanya TWK, Romo juga menyinggung SP3 kasus BLBI yang dilakukan oleh KPK.

Sehingga menurutnya, usulan penambahan anggaran di momen seperti ini kurang tepat. Dia khawatir jika DPR menyetujuinya, maka akan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.

"Ada beberapa persoalan yang jadi perhatian publik. Pertama soal SP3 BLBI dan soal TWK. Dengan permohonan tambahan anggaran, ini bisa menjadi pertanyaan," katanya.

"Kalau untuk program, kami paham. Tetapi kami juga berisiko di (mata) masyarakat. Terlihat seperti mendukung yang tidak seharusnya terjadi. Baik di KPK atau di PPATK," lanjutnya.

Diketahui bahwa bukan hanya KPK saja yang mengajukan anggaran tambahan. Namun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp17.138.857.000. Di mana pagu anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp 212.672.381.000. Namun, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa PPATK membutuhkan 229.811.238.000.

Terkait hal ini, Romo juga menyoroti citra PPATK di mata publik pasca pemblokiran rekening anggota eks Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR akan menurun jika DPR menyetujui penambahan anggaran untuk PPATK itu.

"Terkait permohonan anggaran tambahan PPATK, kita sangat memaklumi. tentu dengan penggunaan yang proporsional. Namun, PPATK juga menjadi sorotan publik. Karena Bareskrim belum pernah putuskan pemutusan rekening anggota FPI, tapi PPATK sudah lakukan pemblokiran. ini yang jadi perhatian masyarakat," kata Romo.

(mdk/eko)

Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran

Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.

Korupsi 1 tahun yang lalu

Anggota Komisi III Ingatkan KPK Jangan Mangkir Sidang Praperadilan

KPK diminta tidak mengabaikan hak konstitusional dari setiap tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan.

KPK 1 tahun yang lalu

Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan, Ini Dia Sosoknya

Mereka seluruhnya melanjutkan ucapan sumpah jabatan yang disampaikan oleh petinggi MA tersebut.

BPK 1 tahun yang lalu

Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan, Ini Dia Sosoknya

Mereka seluruhnya melanjutkan ucapan sumpah jabatan yang disampaikan oleh petinggi MA tersebut.

BPK 1 tahun yang lalu

Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Firli Bahuri 1 tahun yang lalu

Menangkan Lima Gugatan Praperadilan, KPK Kebut Pengusutan Kasus Korupsi ASDP

Empat gugatan adalah soal penetapan status tersangka, sedangkan gugatan kelima adalah soal penyitaan terhadap sejumlah barang bukti oleh penyidik KPK.

kasus korupsi asdp terbaru 1 tahun yang lalu

Di Depan KPK, Bambang Pacul Ungkap Trimedya Menangis Gagal Masuk DPR

Dari 54 orang, 21 anggota komisi III gagal kembali masuk ke DPR pada Pemilu 2024.

Bambang Wuryanto 1 tahun yang lalu

PKBB Tegaskan Tidak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak

Anggota dipersilakan menggunakan hak pilih secara individu, bukan mengatasnamakan PKBB. Jika ketahuan memakai embel-embel PKBB akan dikenakan sanksi.

Pilkada Serentak 2024 1 tahun yang lalu

Blak-blakan Sekjen PDIP Hasto Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi DJKA

Dia pun meminta maaf atas ketidakhadirannya ke KPK, lantaran dirinya harus memimpin rapat terkait Pilkada.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 1 tahun yang lalu

KPK Bidik Anggota DPR dari Gerindra, Kasus Apa?

KPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.

KPK 1 tahun yang lalu

F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu

Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.

hak angket Pemilu 2024 1 tahun yang lalu

MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan

Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.

BPK 1 tahun yang lalu

Jika Terpilih Jadi Anggota BPK, Misbakhun Bakal Mundur sebagai Anggota DPR dan Kader Golkar

Menurut Misbakhun, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi BPK.

calon anggota bpk 1 tahun yang lalu