KPK 'obok-obok' Balai Kota Malang, termasuk ruangan wali kota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Malang. Beberapa petugas sempat memasuki ruang Wali Kota, Wakil Wali kota dan Sekda Kota Malang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Malang. Beberapa petugas sempat memasuki ruang Wali Kota, Wakil Wali kota dan Sekda Kota Malang.
Petugas jaga Balai Kota Mustakim mengungkapkan, sekitar enam orang datang ke pos jaga meminta diantar ke ruangan Wali Kota.
"Lima sampai enam orang datang. Setelah nganter langsung turun. Orangnya ngomong dari KPK," kata Mustakim, Rabu (9/8).
Mustakim juga mengungkapkan kalau Wali Kota sedang tidak ada di tempat. Namun pihaknya tidak tahu dengan pejabat yang lainnya.
Saat ini para petugas sedang melakukan penggeledahan di ruangan lantai 2 Balai Kota. Dua ruas pintu dijaga oleh petugas bersenjata laras panjang.
Seperti diketahui, ada dua sisi ruangan yang dijaga petugas. Sisi kanan merupakan ruang kerja wali kota Malang, Moch Anton. Sementara di sisi kiri merupakan ruangan Wakil wali kota Malang, Sutiaji dan Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Wasto.
Hingga saat ini belum ada keterangan apapun. Pemeriksaan sedang berlangsung.
Baca juga:
Kasus proyek belanja fiktif, tiga pejabat Bappeda Rohil ditahan
Ini kata Fahri soal Setnov tak dipilih jadi pembaca teks proklamasi
Kasus korupsi proyek Udayana, KPK dititipkan uang Rp 15 miliar
Terkait korupsi e-KTP, Marzuki Alie diperiksa KPK
Pansus angket sebut safe house KPK melanggar hukum dan ilegal
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.