KPK ogah komentari judicial review OC Kaligis ke MK

OC mempermasalahkan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang KPK tentang keabsahan penyidik KPK yang dinilainya multitafsir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau ambil pusing terkait OC Kaligis yang mengajukan peninjauan ulang (judicial review) Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengacara kondang itu menggugat Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang KPK tentang keabsahan penyidik KPK.

"Itu hak OCK kalau ada langkah-langkah hukum yang dia lakukan ya silakan aja," kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP di KPK, Jumat (11/9).

Johan menganggap, pengajuan judicial review yang dilayangkan OC Kaligis adalah hak dari setiap warga negara. Untuk itu, dia tidak mau berkomentar banyak mengenai gugatan dari ayah artis Velove Vexia tersebut.

Seperti diketahui, dalam website MK, OC Kaligis melalui kuasa hukumnya, YB Purwaning mengajukan gugatan judicial review. Gugatan itu terdaftar dalam Nomor Perkara 109/PUU-XIII/2015 dan akan digelar sidang perdananya pada 16 September 2015.

Dalam gugatannya, OC Kaligis mempermasalahkan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang KPK tentang keabsahan penyidik KPK. Dia menilai, frasa 'penyidik' dapat mengandung muatan multitafsir karena tidak terdapat kejelasan rumusan norma hukum yang mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan jabatan penyidik KPK.

OC Kaligis juga merasa dirugikan atas berlakunya pasal tersebut. Dia menilai tidak mendapatkan kepastian dan perlakuan di mata hukum atas norma dalam pasal tersebut. OC Kaligis menambahkan, pasal itu merugikan banyak pihak.‎

Baca juga:
Jaksa KPK: OC Kaligis tahanan pertama minta jam besuk ditambah
OC Kaligis curhat ditinggal anak buah karena tak berikan gaji
Bacakan eksepsi, OC Kaligis minta blokir rekening dibuka
Hakim kabulkan permohonan OC Kaligis soal penambahan waktu jenguk
Kaligis ajukan izin besuk 257 orang, minta blokir rekening dibuka
OC Kaligis ngotot minta rekening yang diblokir KPK dibuka
Dalih siapkan pembelaan, OC Kaligis minta tambahan jam besuk