KPK percepat penanganan kasus gratifikasi 38 mantan dan anggota DPRD Sumut
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan akan mempercepat penanganan perkara yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan akan mempercepat penanganan perkara yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.
"Saya kira harus cepat, sudah kelamaan kasus ini," ujar Saut saat dikonfirmasi, Sabtu (31/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 tersangka dari pihak legislator. Dari 38 nama tersebut, ada yang masih aktif sebagai anggota DPRD.
Saut mengatakan, penanganan kasus yang diduga melibatkan 38 nama anggota DPRD tak akan menggangu kinerja di DPRD Sumut. Menurut Saut, pemerintah bisa segera mengganti para anggota DPRD jika terjerat sebuah kasus.
"Mereka kan bisa PAW (pergantian antar waktu)," kata Saut.
Sebelumnya, beredar surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Semuanya diduga dijerat oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang dilakukan Gatot Pujo Nugroho.
Ke-38 nama tersangka yang tertera dalam surat KPK itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu.
Selanjutnya, ada juga nama Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring.
Berikutnya, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.
Reporter:Fachrur Rozie
(mdk/cob)