KPK periksa 12 anggota DPRD Malang terkait suap Ketua Dewan
Selain itu, hari ini diagendakan juga pemeriksaan untuk Kadis Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Djarot Edy Sulistyo dan komisaris PT ENK Hendrawan Maruszaman di gedung KPK. Keduanya telah berstatus tersangka sebagai penyuap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 12 anggota DPRD Kota Malang. Mereka akan dikonfirmasi terkait penerimaan suap oleh ketua DPRD Malang, Muhammad Arief Wicaksono.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan tidak akan dilakukan di Jakarta melainkan di Polres Malang.
"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi dari anggota DPRD Kota Malang untuk tersangka MAW. Pemeriksaan dilakukan di Polres Malang," katanya di Jakarta, Selasa (15/8).
Selain itu, hari ini diagendakan juga pemeriksaan untuk Kadis Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Djarot Edy Sulistyo dan komisaris PT ENK Hendrawan Maruszaman di gedung KPK. Keduanya telah berstatus tersangka sebagai penyuap.
Diketahui sebelumnya, Arief diduga menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Djarot. Arief diduga menerima uang sejumlah Rp 700 juta untuk memuluskan APBD.
Kasus lain yang juga ditangani oleh KPK adalah penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang. Arief diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015-2016.
Arief menerima Rp250 juta dari proyek sebesar Rp 98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018. Selain menetapkan Arif Wicaksono, KPK juga menetapkan Djarot Edy Sulistyono dan Hendarwan Maruszaman sebagai tersangka.
Baca juga:
Dalami korupsi DPRD Malang, KPK agendakan pemeriksaan Wali Kota
Kasus korupsi APBD, ketua DPRD Malang diperiksa KPK
Wali Kota Malang ngaku cuma dikonfirmasi soal suap Arief Wicaksono
Kasus suap APBD, KPK jadwal ulang pemanggilan Ketua DPRD Malang
Kasus suap APBD, 12 anggota DPRD Kota Malang jalani pemeriksaan
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).