KPK Periksa Pejabat Pemkot Semarang, Sekda: Diminta Klarifikasi Terkait Anggaran

Iswar mengaku ia dimintai klarifikasi terkait anggaran tahun 2023 dari beberapa kegiatan Pemkot Semarang.

"Jadi intinya hasil pemanggilan kemarin hanya menyampaikan, menanyakan tentang beberapa hal keterkaitan pelaksanaan tahun 2023," kata Iswar Aminuddin di Balai Kota Semarang, Jumat (2/2).

Dia menyebut ada beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dipanggil KPK. Namun dirinya tak mengetahui terkait pemeriksaan itu.

"Kalau saya hanya sebatas kapasitas sebagai tim anggaran daerah, bagaimana mengalokasikan anggaran itu dan sebagainya. Masalah detailnya mungkin teman-teman OPD yang lebih memahami pertanyaan-pertanyaan pemanggilan mereka ke KPK,” jelasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima pejabat pemerintahan Kota Semarang di kantor BPKP Jawa Tengah, Kamis (1/2).

Dalam pemeriksaan tersebut, muncul nama seperti Ade Bakti yang sebelumnya menjabat sebagai camat Gajah Mungkur dan saat ini menjadi pejabat Damkar.

Terpantau dalam absen Buku BPK Jateng, tercatat ada lima pejabat yang datang ke BPK Jateng dengan keperluan menemui KPK. Pejabat yang dimaksudkan yakni: dua orang Bapenda Kota Semarang, satu orang dari Distaru Kota Semarang, dan satu orang dari kantor Kecamatan Ngaliyan dan Damkar, dengan jadwal Kamis (1/2) pukul 10.00 WIB.

Terpisah, Humas BPKP Jateng Joko Mulyanto mengatakan, memang ada pejabat Pemkot Semarang yang datang ke kantornya. Hanya saja ia tak mengetahui secara detail terkait agenda itu,

"Yang kami tahu KPK hanya pinjam ruangan untuk materi dan substansi serta siapa yang dipanggil kami tidak tahu," imbuhnya kepada wartawan.