KPK sarankan jangan pilih kepala daerah dari dinasti politik

KPK sarankan jangan pilih kepala daerah dari dinasti politik. Melihat pengalaman, beberapa dinasti kepala daerah kerap berurusan dengan KPK lantaran terlibat kasus korupsi. Tindakan korup terjadi karena permintaan dari jaringan keluarga kepala daerah itu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik di Pilkada 2017. Menurutnya, calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik rentan melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita pesannya untuk dinasti adalah pilih orang yang punya kompetensi dan integritas," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Melihat pengalaman, beberapa dinasti kepala daerah kerap berurusan dengan KPK lantaran terlibat kasus korupsi. Tindakan korup terjadi karena permintaan dari jaringan keluarga kepala daerah itu.

"Karena dari beberapa dinasti yang kita berurusan dengan KPK kan kelihatan, ada yang didikte suaminya, bapaknya, kan pernah terekam semua," jelasnya.

Saat ini, ada lebih dari satu daerah yang pasangan calonnya diduga berasal dari dinasti politik, salah satunya Pilkada Banten. Salah satunya, calon Wakil Gubernur Banten Andhika Azrumy merupakan anak kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah.

Dia menambahkan beberapa kasus korupsi kepala daerah yang berasal dari dinasti belum diselesaikan. Semisal, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang merupakan adik kandung mantan Gubernur Banten.

"Itu (TPPU Wawan) termasuk 180 kasus yang utang yang akan diselesaikan," tutup Agus.