KPK Selidiki Dugaan Korupsi Subkontrak Pengerjaan Shelter Tsunami di NTB
Namun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pengerjaan Shelter Tsunami atau tempat evakuasi sementara (TES) di Nusa Tenggara Barat (NTB) semestinya dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Namun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
"Main projectnya dikerjakan WK. Ada subkontraktor lain. Disubkon," ujar Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (14/8).
- Dalami Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami, KPK Periksa Pejabat Kementerian PUPR
- KPK Temukan Shelter Bencana di NTB Kualitasnya Menurun: Sia-Sia Kalau Kualitasnya Jelek
- KPK Bongkar Dugaan Mark Up Proyek Shelter Tsunami di NTB, Duit yang Dikorupsi Capai Rp19 M
- Proyek Pembangunan Shelter Tsunami NTB Diduga Dikorupsi Rp19 Miliar, KPK Mulai Usut
Langkah mensubkontrakkan pengerjaan shelter tersebut yang semestinya dilakukan oleh PT Waskita jelas melanggar aturan.
Oleh sebab itu, kata Tessa tim penyidik KPK bakal mengusut kasus dugaan korupsi proyek Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014.
"Iya itu masih didalami sama penyidiknya, apakah proses subkon itu sesuai aturan atau tidak. Nanti kita cek," ujar Tessa.
Ketika disinggung soal apakah adanya dugaan korupsi pada Subkontrak itu, Tessa enggan untuk membeberkan. Karena harus diselidiki terlebih dahulu dugaan yang berlawanan dengan hukum dan membuat rugi negara.
"Terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka yang berakibat timbulnya kerugian negara dalam proyek pembangunan shelter tsunami," pungkas Tessa.
Sebelumnya KPK menyebut sejumlah Shelter di NTB itu beberapa diantaranya sudah dibangun. Namun setelah penyidik meninjau langsung, beberapa diantaranya mengalami penurunan kualitas.
"Ada yang memang tidak digunakan, beberapa yang sudah kami cek, ada yang memang kualitasnya menurun. Ini sia-sia ketika terjadi walaupun kita berdoa tidak terjadi lagi," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (10/7).
Shelter tersebut semestinya dibangun sebagai tempat evakuasi sementara khususnya di pada warga NTB terhadap bencana.
Namun pada akhirnya akan jadi sia-sia bila Shelter yang dibangun malah mengalami penurunan kualitas.
"Kalau seandainya terjadi, ini akan sia-sia kalau kualitas bangunannya jelek. Jadi ada juga yang terjadi penurunan dari kualitasnya," ungkap Asep.