KPK siap berantas kasus karhutla
"Sumber daya alam menjadi sektor fokus KPK, jadi cocok dengan visi misi KPK saat ini," kata Laode.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan menelisik pihak-pihak yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. KPK juga berkomitmen akan memberantas mafia dalam kasus tersebut.
Wakil Ketua Laode M Syarif mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan memberikan data-data perusahaan apa saja yang dianggap 'melenceng' dari ketentuan izin usaha perihal lahan. Tujuannya agar KLHK bisa menindaklanjuti hal tersebut termasuk mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan KPK kepada KLHK.
"KPK akan telisik kalau ada korupsi di dalamnya tapi pada saat yang sama kita sudah memberikan beberapa rekomendasi kajian ke KLHK untuk perbaikan tata kelola kehutanan," ujar Laode, Rabu (7/9).
"KPK akan dengan senang hati membantu bu Menteri karena KPK punya kajian lengkap soal hutan dan kebun," imbuhnya.
Terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dikatakan Laode, membuat KPK semakin gencar mengusut pihak pihak yang terlibat kebakaran itu. Terlebih lagi, menurut Laode, kasus kebakaran lahan sesuai dengan konsentrasi KPK yang memprioritaskan Sumber Daya Alam sebagai sektor pemberantasan korupsi.
"Sumber daya alam menjadi sektor fokus KPK, jadi cocok dengan visi misi KPK saat ini," kata dia.
Sebelumnya, Menteri LHK, Siti Nurbaya menegaskan akan menindak tegas perusahaan yang memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penindakan ini akan ditempuh melalui jalur hukum.
"Saya beberapa kali berkonsultasi dengan Presiden, perintah bapak Presiden lakukan disiplin, lakukan penegakan hukum kalau perlu minta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkap Siti Nurbaya dalam keterangan persnya di Kantor KLHK, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Siti, mengaku sudah mendapat sejumlah data dari KPK terkait perusahaan yang menjamur di Sumatera. Rinciannya ada 475 perusahaan, yang terdiri dari 152 perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU), 145 perusahaan yang memiliki Izin usaha pertambangan (IUP), 21 memiliki izin lokasi, dan 127 perusahaan yang tidak memiliki izin.
"Di Rokan Hulu sendiri ada 59 perusahaan, 22 perusahaan ada HGU, 20 perusahaan punya IUP, dan 17 perusahaan tanpa izin," jelasnya.
Data ini akan ditelusuri lebih jauh keterlibatannya dengan kebakaran lahan dan hutan di Rokan Hulu.
"Sekarang kita selesaikan mulai sedikit-sedikit dan kita punya model menyelesaikannya. KLHK maju terus menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami, maju terus memproses hukum kebakaran di Rokan Hulu ini," ujarnya.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
Baca juga:
Kasus karhutla, Menteri Siti telusuri 475 perusahaan di Sumatera
Kapolri minta anak buah gelar perkara Karhutla di Mabes Polri
Bermodal baju Kopassus, lelaki ini adang tim restorasi lahan gambut
Diadang pria mengaku Kopassus, Kepala BRG bakal panggil PT RAPP
TNI AD pastikan pengadang Kepala BRG bukan Kopassus
Penampakan ribuan hektare hutan di Riau berubah jadi arang