KPK Sinyalir Bansos Covid-19 Mensos Juliari 'Dipotek' Rp100 Ribu
Alex mengatakan, pihaknya bakal mendalami seluruh informasi yang diterima dari masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mensinyalir bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara dipotek atau dipotong hingga Rp100 ribu. Alex mengaku menerima informasi, dari Rp300 ribu yang dianggarkan, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp200 ribu dalam bentuk barang.
"Kalau informasi di luar sih, itu dari Rp300 ribu, paling yang sampai ke tangan masyarakat Rp200 (ribu), kan begitu. Kita ingin lihat sebetulnya berapa sih dari anggaran itu yang sampai ke masyarakat," ujar Alex - sapaan Alexander Marwata di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2020).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Alex mengatakan, pihaknya bakal mendalami seluruh informasi yang diterima dari masyarakat. Untuk saat ini, Alex mengaku tim penyidik masih mendalami vendor atau perusahaan yang menjadi penyalur bansos dari pemerintah untuk masyarakat. Alex menduga, vendor yang menyalurkan bansos tersebut tersebut tak laik.
"Siapa saja sih yang menjadi vendor-vendor yang menyalurkan sembako, begitu kan, apakah mereka laik, artinya itu, memang dia punya usahanya itu, pengadaan sembako, atau tiba-tiba perusahaannya baru didirikan kemudian langsung dapat pengerjaan itu," kata Alex.
Alex menduga ada pihak yang hanya meminjam bendera sebuah perusahaan lalu kemudian pengerjaannya dilakukan perusahaan lain yang tak laik. "Tapi kemudian dia (vendor itu) men-subkan ke pihak lain, dia hanya ingin mendapatkan fee, dan itu kan harus kita dalami," kata Alex.
Sejauh ini, menurut Alex ada sekitar 272 kontrak terkait pengadaan serta penyaluran paket bansos berupa sembako yang sedang didalami penyidik KPK. KPK, ditekankan Alex, bakal menelusuri terkait proses pemilihan vendor hingga penyaluran bansos yang sampai ke masyarakat tersebut.
"Jadi prinsipnya kan ada 272 kontrak kalau engga salah, ya, semua harus didalami. Siapa mendapat pekerjaan itu, dari mana, atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu, dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako itu atau hanya, itu tadi, modal bendera doang, di sub-kan, itu semua harus didalami," kata Alex.
KPK menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19)
Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Risma Disebut Jadi Mensos, Kasus Korupsi Juliari Tetap Jadi 'Luka' PDIP
KPK Kembali Bicara Potensi Ancaman Mati Juliari Batubara
KPK Bakal Telisik Pihak yang Nikmati Uang Korupsi Bansos Covid-19
KPK Bakal Dalami Info MAKI Dugaan Mensos Juliari Terima Rp33 Ribu Per Paket Bansos
Korupsi Bansos, ICW Temukan PT RPI Milik Pejabat Kemensos Baru Berdiri 4 Agustus 2020