KPK soal SPDP Wamenkumham: Tunggu Minggu Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Surat tersebut rencananya akan dikirimkan ke Eddy pada pekan ini.

"Terkait misalkan kapan (surat SPDP) dan lain-lain saya sudah kasih clue juga, tunggu di minggu ini," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur saat konferensi pers, Selasa (28/11).

Asep menjelaskan, KPK memiliki waktu selama tujuh hari untuk mengeluarkan SPDP itu pasca penetapan Eddy sebagai tersangka pada Kamis (9/11).

Namun nyatanya sudah hampir sebulan surat tersebut sempat tidak ada kejelasan. Bahkan hingga kini KPK tidak kunjung memeriksa Eddy sebagai tersangka ataupun melakukan upaya paksa.

Kali ini Asep mengklaim pihaknya telah menandatangani surat tersebut dan sudah dikirimkan. Namun ia tidak merinci kapan surat itu telah dikirim ke Eddy.

"SPDP kalau enggak salah sudah kami tandatangani dan sudah dikirimkan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut surat penetapan tersangka terhadap Eddy sudah ditandatangani sejak dua pekan lalu.

"Penetapan tersangka terhadap Wamenkumham? Benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua Minggu yang lalu," ujar Alex di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/11).

Alex menyebut Eddy Hiariej tak sendirian menjadi tersangka. Eddy dijerat bersama tiga orang lainnya. Hanya saja Alex belum bersedia merinci.

"Empat orang tersangka, dari pihak penerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear yah," kata Alex.

Sebagai informasi, KPK sudah mengakui kasus dugaan penerimaan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sudah ditingkatkan ke proses penyidikan.

Proses laporan terhadap kasus ini dilakukan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.

Berdasarkan informasi yang dimiliki, Sugeng menduga pemerimaan gratifikasi oleh Eddy Hiariej dilakulan melalui asisten pribadinya Yogi Arie Rukmana sebesar Rp7 miliar. Penerimaan itu disebutkan Sugeng terjadi pada April 2022 sampai dengan Oktober 2022.

Pelaporan itu terkait posisinya sebagai Wamenkumham dalam konsultasi kasus hukum dan pengesahan badan hukum PT CLM. Sebab, PT CLM kini tengah bermasalah di Polda Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana izin usaha pertambangan (IUP).