KPK Soroti Ribuan Aset Tanah Pemerintah di Jabar Belum Bersertifikat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat memiliki 74.529 bidang tanah (persil). Namun dari jumlah itu baru 26,8 persen saja yang sudah disertifikasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat memiliki 74.529 bidang tanah (persil). Namun dari jumlah itu baru 26,8 persen saja yang sudah disertifikasi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II Yudhiawan Wibisono dalam keterangan resmi yang diterima dari Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati menyebut, data aset itu merupakan catatan KPK per Maret 2021.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
"Jumlah aset yang sudah bersertifikat sebanyak 20.005 persil atau baru 26,8 persen. Sisanya, 54.549 persil, belum bersertifikat," kata Yudhiawan, Rabu (24/3).
Yudhiawan pun menyatakan bahwa proses sertifikasi bidang tanah ini sangat bergantung pada keseriusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di beberapa wilayah Jawa Barat.
Untuk asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat diketahui sebanyak 5.538 persil. Dari jumlah itu, baru 1.991 persil yang sudah bersertifikat. Kepala BPKAD Jabar Nanin Hayani Adam mengungkap sejumlah faktor yang menghambat proses percepatan sertifikasi aset.
Beberapa di antaranya, adalah ada keberadaan aset yang telah ada sebelum pemda berdiri, lalu ada pula aset yang dibeli untuk keperluan tupoksi perangkat daerah, kemudian ada pula aset karena pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat ke provinsi dan dari provinsi ke kabupaten/kota.
Meski demikian, proses sertifikasi ini akan terus dilakukan meski secara bertahap hingga target tuntas pada tahun 2024 mendatang. "Sehingga total target sertifikasi hingga 2024 sebanyak 3.547 persil," ucap dia.
Isu mengenai aset ini sebelumnya sudah dibahas pula melalui pertemuan antara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Direktur Wilayah Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Yudi di Gedung Sate, Senin (22/3) kemarin.
"Korsupgah menyoroti aset Pemda Provinsi Jabar yang masih dipermasalahkan. Contohnya seperti kasus yang di Gunung Sembung dan Dago, lalu aset-aset di Braga yang menurut KPK harus segera diselamatkan, dibantu segera sertifikasinya agar aset negara ini bisa aman," ungkap Ridwan Kamil.
Gubernur mengapresiasi kehadiran Korsupgah KPK yang merupakan semacam perwakilan KPK di daerah sehingga asistensi dapat dilakukan dengan cepat tanpa birokrasi panjang.
"Ini inovasi KPK. Jadi setiap wilayah ada perwakilan KPK. Jadi kalau mau konsultasi itu bisa ke Pimpinan (Korsupgah) langsung. Jadi tidak terlalu besar ruang lingkupnya," ujarnya.
Baca juga:
Cara Mengurus Sertifikat Tanah Beserta Syarat dan Biayanya, Lengkap dan Urut
1.000 Bidang Aset Pemkab Bogor Ditargetkan Disertifikasi Tahun Ini
Cegah Pemalsuan, BPN Bakal Perbaiki Kualitas Produk Sertifikat Tanah
Titip 78 Sertifikat Tanah ke Temannya, Jalaluddin Syok Malah Digadai ke Bank
Memahami Seluk Beluk Sertifikat Tanah Elektronik
Menteri ATR: Sertifikat Tanah Miliki Keamanan Berlapis