KPK tak mau buru-buru tetapkan tersangka kasus lahan RS Sumber Waras
KPK: Naiknya penyelidikan ke penyidikan dan penetapan tersangka tergantung dua alat bukti cukup atau tidak.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyerahkan hasil audit dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalamnya BPK menemukan 6 penyimpangan.
Meski sudah menerima hasil audit dari BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan buru-buru dalam menetapkan tersangka. KPK harus mendalami kasus ini. Penyelidikan harus dilakukan secara hati-hati.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
"Naiknya penyelidikan ke penyidikan dan penetapan tersangka tergantung ditemukannya dua alat bukti yang cukup atau tidak. Kalau tidak ditemukan 2 alat buktinya ya tidak bisa dinaikkan ke penyidikan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu kita akan dalami," kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/12).
Penyerahan dokumen hasil audit BPK ke KPK tidak serta merta diartikan untuk mempercepat proses penyelidikan. "Hal itu biasa dilakukan bukan untuk mengebut penyelidikan," bebernya.
"Kita akan dalami kasusnya, tidak ada yang terburu-buru," tandasnya.
Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika Pemerintah Provinsi DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada 2014. Namun, BPK menyebut, proses pembelian itu tak sesuai prosedur. BPK menganggap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu diduga merugikan negara Rp 191 miliar.
BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras dengan lahan rumah sakit itu sendiri. Tak hanya itu, BPK juga sempat mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah.
Sementara menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menuturkan, pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras itu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dengan pembelian lahan sebagian lahan RS Sumber Waras sebesar Rp 755 miliar di mana harga tersebut jauh lebih murah dari hasil appraisal (harga taksiran), nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 Rp 904 miliar, yang justru lebih mahal.
Baca juga:
KPK didesak ikut tangani kasus RS Sumber Waras, diduga libatkan Ahok
BPK serahkan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK
BPK temukan 6 penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras
Ahok soal audit Sumber Waras: Biar KPK putuskan, kita siap dipanggil
Kasus Sumber Waras, KPK isyaratkan akan panggil Ahok