KPK takkan sebut nama yang kembalikan uang korupsi e-KTP
KPK takkan sebut nama yang kembalikan uang korupsi e-KTP. Pertimbangannya, bila disebutkan namanya maka akan berbahaya bagi orang atau korporasi tersebut. Keselamatannya harus dilindungi, apalagi jika menyangkut perorangan. Namun tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya.
Kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP) yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun mendapat perhatian serius. Dalam perkembangan kasus ini, ada 14 nama yang mengembalikan uang proyek pengadaan e-KTP tersebut. Beberapa di antaranya adalah anggota DPR.
Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarif mengatakan bahwa ke-14 nama yang mengembalikan uang proyek itu ada dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Tidak hanya orang per orang, namun juga perusahaan. Namun tidak disebutkan bahwa mereka telah mengembalikan uang itu.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Yang mengembalikan uang sengaja namanya tidak disebutkan dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ada beberapa pertimbangan kenapa nama yang mengembalikan uang proyek itu tidak disebutkan," terang La Ode saat diskusi di UC UGM, Senin (20/3).
Pertimbangannya, bila disebutkan namanya maka akan berbahaya bagi orang atau korporasi tersebut. Keselamatannya harus dilindungi, apalagi jika menyangkut perorangan. Selain itu juga, nama tersebut bisa menjadi tersangka atau terdakwa yang bekerjasama atau justice kolaborator.
"Menjadi justice kolaborator tidak mudah namun yang jelas KPK memiliki harapan agar tersangka atau terdakwa ini dapat diringankan hukumannya. Namun semua keputusannya ada di pihak hakim mau mengabulkan atau tidak," terang La Ode.
La Ode menegaskan, KPK tidak akan menyebut nama-nama tersebut. Semua strategi KPK tidak akan diungkap, kecuali di persidangan.
"Yang jelas, yang mengembalikan uang sengaja tidak disebutkan namanya. Di dalam menyelidiki ada yang mau bekerja sama dan ada yang tidak bekerja sama. Biasanya yang bekerja sama inilah yang memberikan penjelasan lebih banyak. Tapi ingat yang mengembalikan uang pun tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya," tegas La Ode.
Baca juga:
PPATK sebut kantongi nama-nama penerima aliran dana korupsi e-KTP
Bantah terima fee, Mekeng minta kasus e-KTP tak dipolitisir
Teguh Juwarno akui pembagian uang e-KTP ada, tapi tidak terima
Fungsi pengawasan anggaran oleh DPR disebut penyebab korupsi e-KTP
Ini alasan Mekeng baru laporkan Andi Narogong ke polisi
Aksi warga Jakarta kawal kasus korupsi e-KTP