KPK Tegaskan Surat Seleksi Pegawai di Bali Palsu
"Kami pastikan surat tersebut bukan dikeluarkan oleh KPK-RI," tutur Febri
Beredar surat seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk PDF beralamatkan di Renon, Denpasar Bali tanggal 21 Agustus 2019. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa surat tersebut adalah palsu.
"Kami pastikan surat tersebut bukan dikeluarkan oleh KPK-RI," tutur Febri dalam keterangannya, Kamis (22/8/2019).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Febri menyebut, isi surat tersebut ditujukan kepada para calon pegawai KPK dengan jadwal tahapan seleksi mulai 21 Agustus hingga 24 Agustus 2019 di Jalan Raya Legian, Kuta, Badung, Bali.
Ada Sebanyak 85 daftar nama peserta yang diminta hadir. Bahkan lengkap dengan formulir data reservasi tiket pesawat. Untuk itu, dia berharap masyarakat agar berhati-hati dengan modus penipuan tersebut.
"Bagi pihak-pihak yang dihubungi, atau diminta uang dengan dalih akomodasi atau sejenisnya, harap segera melaporkan ke kantor kepolisian setempat atau menghubungi Call Center KPK 198," jelas Febri.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Baca juga:
Tingkatkan PAD, KPK Fasilitasi Penandatanganan MoU antara 3 Bupati dan 1 Wali Kota
Dalami Kasus Suap Jaksa, KPK Geledah Kantor Rekanan Dinas PUPK Yogyakarta
KPK Geledah Rumah Terkait Korupsi Bupati Kotawaringin Timur
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Pakde Karwo
Kejagung Berhentikan Sementara 2 Jaksa Terjaring OTT KPK di Yogyakarta