KPK Tindaklanjuti Permintaan Luhut Berantas Mafia di Pelabuhan
Ali mengatakan, tindak lanjut yang akan dilakukan pihak lembaga antirasuah yakni memulai kajian tentang pelabuhan di Indonesia. Kajian itu nantinya akan memetakan modus korupsi yang kerap terjadi di pelabuhan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait pemberantasan mafia di pelabuhan.
"Jadi terkait dengan itu, tentu upaya pencegahan terlebih dahulu yang kami sedang upayakan untuk lakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (12/11).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Dia mengatakan, tindak lanjut yang akan dilakukan pihak lembaga antirasuah yakni memulai kajian tentang pelabuhan di Indonesia. Kajian itu nantinya akan memetakan modus korupsi yang kerap terjadi di pelabuhan.
"Nah tentu dari kajian-kajian itu nanti kan baru kemudian ditemukan dimana titik rawannya untuk potensi korupsi," ujarnya.
Setelah itu, Ali berharap, selain kajian didapat KPK juga berharap ada masyarakat yang bersedia melapor kepada KPK jika terjadi dugaan pidana korupsi di pelabuhan. Nantinya laporan tersebut bisa memperkuat kinerja KPK dalam memberantas mafia pelabuhan.
"Oleh karena itu, tentu nanti dari laporan-laporan yang ada itu bagian yang akan ditelaah,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sistem pencegahan korupsi di pelabuhan. Luhut meminta KPK terus mengawasi area di pelabuhan yang rentan terjadinya korupsi.
"Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK kalau bisa buat pelabuhan efisien," ujarnya dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (11/11).
Dia menyebut sistem kerja di pelabuhan Indonesia sangat jauh dengan Abu Dhabi dan Dubai. Luhut mengaku baru saja kembali dari Abu Dhabi dan Dubai menemani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Luhut berharap sistem kerja pelabuhan Indonesia bisa efisien lantaran Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.
"Sekitar 80 persen perdagangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak bisa menaifkan krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau pelabuhan enggak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," tegasnya.
Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com