KPK ultimatum Bupati Tulungagung segera menyerahkan diri
Selain menggeledah dua lokasi di Tulungagung, penyidik secara paralel sejak pukul 08.30 WIB menggeledah tiga lokasi di Blitar. Yakni Kantor Pemkot Blitar, Kantor dan Kediaman Susilo Prabowo selaku pemberi suap kepada Walkot Blitar dan Bupati Tulungagung.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman serta kantor Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Sayangnya, penyidik hanya membawa pulang sejumlah dokumen terkait pengadaan proyek jalan di Tulungagung.
Sementara Syahri Mulyo si bupati tak juga ditemukan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Sampai saat ini Bupati TA (Tulungagung) belum datang menyerahkan diri ke kantor KPK. Jika ada niat silakan menyerahkan diri datang ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (9/6).
Febri mengatakan, penyerahan diri Bupati Syahri akan lebih baik untuk memberikan klarifikasi dan bantahan langsung kepada penyidik KPK.
Untuk mencari lokasi keberadaan Bupati Syahri, Febri mengatakan, tim disebar ke tiga lokasi, DKI Jakarta, Blitar, dan Tulungagung.
"Hari ini ada tim di Jakarta, Blitar dan Tulungagung. Kami sudah bagi penugasan," kata Febri.
Sebelumnya, sempat tersiar kabar Bupati Tulungagung sudah berada di Jakarta hendak menyerahkan diri. Namun sampai saat ini orang nomor satu di Tulungagung itu masih belum menampakan diri di Gedung KPK.
Hanya Walikota Blitar M Samanhudi Anwar yang menyerahkan diri pada Jumat 8 Juni 2018 malam sekitar pukul 18.35. Walikota Samanhudi juga sebelumnya sempat lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Selain menggeledah dua lokasi di Tulungagung, penyidik secara paralel sejak pukul 08.30 WIB menggeledah tiga lokasi di Blitar. Yakni Kantor Pemkot Blitar, Kantor dan Kediaman Susilo Prabowo selaku pemberi suap kepada Walkot Blitar dan Bupati Tulungagung.
"Penggeledahan masih berlangsung, sejauh ini sejumlah dokumen-dokumen proyek diamankan," kata Febri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Blitar M Samanhudi Anwar (MSA) dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM) sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji.
Walikota Blitar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua pihak swasta, yakni Bambang Purnomo (BP) dan Susilo Prabowo yang juga selaku kontraktor.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait ijon proyek pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Diduga Walikota Blitar menerima pemberian dari Susilo melalui Bambang senilai Rp 1,5 miliar.
Uang Rp 1,5 miliar tersebut bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Walikota dari total fee 10 persen sesuai yang disepakati. Sedangkan 2 persennya akan dibagikan kepada dinas.
Sedangkan Bupati Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Sutrisno (SUT), dan dua pihak swasta, Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP).
Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR kabupaten Tulungagung. Diduga pemberian dari Susilo kepada Bupati Tulungagung sebesar Rp 1 miliar.
Uang Rp 1 miliar itu merupakan pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung sudah menerima Rp 500 juta, dan Rp 1 miliar. Total peneriman uang kepada Bupati Tulungangung Rp 2,5 miliar.
Kaitan dua kasus ini lantaran pihak pemberinya sama, yakni Susilo Prabowo. Susilo ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com