KPU Purwakarta ingin anggaran Pilkada 2018 naik jadi Rp 42 miliar

Kenaikan ini mengikuti bertambahnya jumlah pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Purwakarta 2018 mendatang.‬

Menurut Ketua KPUD purwakarta Deni Ahmad Haidar, ‪Bertambahnya jumlah daftar pemilih menjadi indikator kebutuhan anggaran naik di banding Pilkada 2013 lalu,‬ atau naik lebih dari 100 persen. Pilkada 2013 lalu, dibutuhkan anggaran Rp 15 miliar.

"Jadi estimasi kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 mencapai Rp 42 miliar," kata Deni Ahmad Haidar di Purwakarta, (Rabu 21/10).

Hal lain juga dipengaruhi dengan bertambahnya daftar pemilih, PPDP 2 bulan dan APK yang ditanggung KPUD.‬

"Paslon Bupati dan Wabup hanya menanggung pembuatan souvenir atau bahan kampanye mereka. Ukuran dan besaran biaya pembuatan souvenir itu juga diatur oleh kita," lanjut Deni.

Namun ‪Dijelaskan, dengan pelaksanaan Pilkada Purwakarta, yang bersamaan dengan Pilgub Jawa Barat, dirasa akan sangat menguntungkan Sehingga terjadi efisiensi.‬ di antaranya dalam pembiayaan proses pemutakhiran daftar pemilih.

‪"Semisal pemutakhiran daftar pemilih pembiayaannya cukup ditanggulangi satu unsur. Misal provinsi, sehingga daerah tak perlu mengeluarkan biaya kocek untuk itu," jelas Deni.

‪Terkait kebutuhan anggaran Pilkada di Purwakarta, Pihak KPUD jauh-jauh hari sudah berkirim surat ke Pemkab Purwakarta. Hal itu dimaksudkan agar Pemkab lebih leluasa untuk merumuskan kebutuhan Pilkada 2018.‬

‪"Agar tak menimbulkan kesan kita mendadak atau terlalu mepet," Ungkapnya.

Sementara, ‪Berdasarkan DP4 Disdukcapil Purwakarta yang dikeluarkan, pada semester 1 per tanggal Juni 2018 jumlah pemilih 703.243 orang naik dari Pilkada 2013 645.000 orang.‬

‪Pilkada Purwakarta dihelat pada bulan Juni 2018. Seiring dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati Purwakarta saat ini, pada Maret 2018. Sedangkan tahapan Pilkada akan mulai dilaksanakan pada 2017 mendatang‬.