KPU sudah prediksi MK banyak tolak sengketa pilkada
Kami punya catatan siapa-siapa yang memasuki (pendaftaran) tidak sesuai dengan tenggat waktu," ucap Hadar.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengaku sudah memprediksi daerah mana saja yang permohonan sengketa pilkadanya bakal ditolak Mahkamah Konstitusi karena melebihi tenggat waktu yang diberikan. Sebab, sudah ada aturan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada).
Aturan tersebut menyebutkan, tenggat waktu paling lambat untuk mendaftarkan gugatan adalah 3x24 jam setelah pengumuman perolehan hasil suara oleh KPU setempat.
"Saya kira kurang lebih iya demikian ya kita sudah prediksi. Kami punya catatan siapa-siapa yang memasuki (pendaftaran) tidak sesuai dengan tenggat waktu," ucap Hadar di Gedung MK, Jakarta, Senin (18/1).
Meski sudah prediksi, ia mengaku tak bisa memastikan MK akan menjadikan Pasal 157 itu sebagai senjata. Sebab, MK tentunya dapat memutus dengan pertimbangan yang lain juga.
"Karena mendapatkan putusan itu kami menghormati dan meminta agar KPU Daerah melakukan tindakan selanjutnya," ujar dia.
Menurut dia, Surat Keputusan (SK) KPUD tentang penetapan perolehan suara pasangan calon tetap berlaku. "Dan kami selanjutnya akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Berdasarkan putusan ini KPU jadinya sudah dapat menetapkan pasangan calon terpilih," ucap Hadar.
Lanjut dia, pihaknya akan mengeluarkan keputusan penetapan pasangan calon terpilih dalam waktu segera mungkin. Karena, putusan MK bersifat terakhir dan mengikat.
"Secepatnya. Mungkin dalam waktu satu hari setelah kita mendapatkan putusan ini kami akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka dan menetapkan pasangan calon terpilih ke-21 daerah ini. Karena terkait dengan perolehan suara pasangan calon terpilih, putusan ini sudah final dan mengikat," tandasnya.
Baca juga:
KPU didesak batalkan kemenangan Hatta-Andi di Pilkada Maros
MK tolak sengketa pilkada Gresik walau cuma telat daftar 7 menit
Telat, 5 sengketa pilkada 2015 ditolak MK
Mahkamah Konstitusi hari ini bacakan putusan 40 gugatan pilkada
KPUD Malang siap hadapi putusan sela sengketa Pilkada di MK
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.