KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme.

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Dasar laporan

Pelaporan ini dilakukan usai putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya, MK mengabulkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun atau pernah jadi kepala daerah.

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro angkat bicara terkait laporan dilayangkan TPDI ke KPK terhadap keluarga Presiden Jokowi.

KSP menegaskan bahwa pihak yang melaporkan Jokowi dan keluarga harus membuktikan tuduhannya.

"Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum: siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan," kata Juri kepada wartawan, Senin (23/10).

KSP mengingatkan pihak-pihak yang dituduh atau dilaporkan ke KPK merupakan seorang kepala negara dan keluarga.

Sehingga, KSP menekankan pelapor harus membuktikkan bahwa Jokowi dan keluarga betul-betul melakukan tindak pidana kolusi dan nepotisme seperti yang dituduhkan.

"Jadi hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Apalagi, yang dituduh adalah presiden dan keluarga. Terhadap pihak lain yang dituduh saya tidak berkomentar," tutur Juri.

Kata Prabowo soal Jokowi, Gibran, dan Anwar Usman Dilaporkan ke KPK Buntut Putusan MK

Calon presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut merespons laporan tersebut. Prabowo mengaitkan pelaporan itu dengan situasi politik di Indonesia.

“Ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya,”kata Prabowo, Senin (23/10).