Kunjungi Dapil, Misbakhun Dorong BI Libatkan Kades soal KUR dan UMKM
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbakhun, struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong Bank Indonesia (BI) memfasilitasi kepala desa (Kades) se-Kabupaten Probolinggo terlibat Program KUR dan Pemberdayaan UMKM.
Menurut dia, banyak kades memiliki ide baik yang bisa direalisasikan demi memberdayakan UMKM yang selama ini menjadi sektor penting bagi perekonomian nasional.
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Apa yang menjadi alasan BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? “Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.
-
Siapa yang mencatut nama Suratul Padli dan istrinya untuk kredit? Istri dari Padli lantas mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan perjanjian kredit atau mengajukan pinjaman ke salah satu bank pelat merah. "Pegawai itu lantas menunjukkan identitas yang mengajukan kredit. Memang benar identitas KTP yang tertera dalam datanya itu punya istri saya dan saya juga, tetapi foto, nomor kontak, dan tanda tangan yang ada di data itu bukan istri dan saya, itu orang lain," ujarnya.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Mengapa BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
Mengawali diskusi tersebut, Misbakhun langsung meminta para kades menyampaikan keluhan, persoalan, maupun gagasan seputar KUR dan UMKM.
"Hari ini saya mengajak kepala Kantor Perwakilan BI Malang untuk hadir di sini bertemu bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi tentang KUR dan UMKM," ujar Misbakhun dalam diskusi bertema ‘Masa Depan UMKM dan Fasilitas Akses Pembiayaan Pascapandemi’ di Kabupaten Probolinggo.
Diskusi tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Samsun Hadi.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbakhun, struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal.
"Tentunya kita ingin mengajak para kades ke dalam sebuah program di mana Bank Indonesia juga harus mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah," tutur Misbakhun.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Timur yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu menegaskan KUR dan UMKM merupakan dua program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di perdesaan. Misbakhun menjelaskan UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi ekonomi nasional.
Dia memerinci UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja. "Banyak sekali ide dan gagasan tentang KUR. Kalau itu disinergikan dengan UMKM, hasilnya akan sangat luar biasa," ucap Misbakhun.
Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu mencontohkan ide tentang bunga KUR di Malang yang dikonversikan ke zakat mal. Menurut dia, bunga KUR Supermikro di angka 3 persen atau di atas zakat mal.
"Nah, itu (bunga) diserap dan dijadikan zakat sehingga masyarakat tidak perlu membayar bunga, cukup membayar pokoknya dan ini merupakan suatu gagasan yang menarik," tutur Misbakhun.
Oleh karena itu Misbakhun menyebut para kades merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diberdayakan. Politikus asal Pasuruan itu pun meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut.
"Para kepala desa memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal, karena bapak-bapak jugalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada," ucapnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu mengharapkan ide-ide cemerlang tentang strategi pengentasan UMKM bisa terealisasi.
Misbakhun mengatakan sebaiknya para kades berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal KUR untuk membantu para pelaku UMKM di desa mengakses permodalan.
Namun, Misbakhun juga mengatakan pemerintah memiliki keterbatasan. Dia pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan itu.
"Tentunya kita harus cari akal bagaimana mengatasinya," katanya.
(mdk/rhm)