Langgar Aturan PPKM Mikro, Sejumlah Lokasi Usaha di Solo Ditutup
Pemerintah Kota Solo menutup empat lokasi usaha dan memberikan surat peringatan (SP2) kedua kepada pemilik tempat usaha, lantaran sang pemilik terbukti melakukan pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro 11-22 Februari.
Pemerintah Kota Solo menutup empat lokasi usaha dan memberikan surat peringatan (SP2) kedua kepada pemilik tempat usaha, lantaran sang pemilik terbukti melakukan pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro 11-22 Februari.
"Kami masih menemukan pelanggaran aturan protokol kesehatan saat penerapan PPKM mikro dua pekan ini. Tim Cipta Kondisi yang terdiri dari sejumlah instansi gabungan beserta Kejaksaan, pengadilan, dan TNI-Polri mencatat sejumlah pelanggaran," ujar Kepala Satpol PP Kota Solo, Arif Darmawan, Senin (22/2).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan PPDB di tingkat SMP negeri di Klaten berakhir? Berbeda dengan wilayah Kabupaten Semarang, puluhan SMP negeri di Klaten justru masih kekurangan siswa. Padahal penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024 telah berakhir pada tanggal 13 Juni lalu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
"Selama PPKM mikro kami telah melayangkan 39 SP (Surat Peringatan). Rinciannya 30 SP kedua pada ada pelaku usaha kuliner seperti pedagang hik, kaki lima, cafe, dan restoran," imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga telah melayangkan SP 3 dan dilakukan penutupan pada empat lokasi usaha, serta 5 SP disertai penertiban pada hotel dan gedung pernikahan karena tidak patuh aturan protokol kesehatan.
"Ada empat lokasi usaha yang kami tutup paksa karena tak bisa menerapkan jaga jarak dan masih nekat menggelar live music," tandasnya.
Dia juga menyampaikan, ada lima hotel dan gedung pernikahan yang ditertibkan petugas gabungan karena masih menyediakan kursi dan makan ditempat. Padahal sesuai aturan makanan di acara hajatan dibawa pulang.
"Kami sangat menyayangkan masih ada tempat usaha yang melanggar. Sosialisasi dan SE Wali Kota sudah disebarluaskan dan seharusnya mereka patuh," keluhnya.
Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Solo, Ahyani menyampaikan, pihaknya masih akan menunggu arahan dari Gubernur Jawa Tengah, terkait perpanjangan PPKM mikro jilid 2 mulai 23 Februari-8 Maret atau 14 hari kedepan. Untuk itu ia mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan dalam PPKM berskala mikro.
"Pemkot Solo akan mengikuti aturan Mendagri terkait PPKM mikro jilid 2 mulai 23 Februari-8 Maret. Harapan kita kasus corona di Solo pada PPKM mikro bisa turun drastis," tandasnya.
Baca juga:
Kemendes: Zona Bebas Covid-19 Meningkat Sejak Penerapan PPKM Mikro
Satgas Covid-19 Sebut PPKM Mikro Ringankan Beban RS
Khofifah Klaim Pembatasan Kegiatan Masyarakat Sukses Kendalikan Penyebaran Covid-19
Mendagri Keluarkan Instruksi Soal Perpanjangan PPKM Mikro
Warga Isolasi Mandiri Selama PPKM Mikro, Dapat 20 Kg Beras dan BLT Dari Dana Desa
Jokowi Berpesan Disiplin 3M, 3T dan PPKM Skala Mikro Harus Dilakukan Secara Efektif