Layanan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Sudah 50 Persen

Tahapan penyediaan layanan ini meliputi persiapan, seleksi, penetapan dan pengajuan usulan penyedia layanan yang akan dikontrak.

2019-03-13 11:55:17

Penyediaan layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi sudah mencapai 50 persen. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan usai rapat bersama Komisi VIII DPR di Makkah Al-Mukarramah.

Pekan ini, Komisi VIII yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Marwan Dasopang beserta Tim Panja BPIH tahun 2019 berkunjung ke Arab Saudi untuk meninjau proses penyiapan layanan kepada Jemaah haji di Arab Saudi. Ini merupakan kunjungan tahap II, setelah kunjungan sebelumnya berlangsung 29 Januari hingga 1 Februari 2019 yang dipimpin oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar.

Rapat bersama 9 anggota Komisi VIII DPR ini berlangsung di Kantor Daker Makkah. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis. Ikut juga dalam rapat, Konsul Haji atau Staf Teknis Haji (STH) KJRI Jeddah Endang Jumali beserta jajaran, serta para ketua Tim Penyediaan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi yang meliputi akomodasi, katering, dan transportasi.

"Proses penyediaan, utamanya terkait layanan akomodasi jemaah haji di Arab Saudi, dalam rentang sebulan ini alhamdulillah sudah mencapai 50 persen," kata Nur Kholis Setiawan di Makkah, Selasa (12/3).

Menurut Nur Kholis, tahapan penyediaan layanan ini meliputi persiapan, seleksi, penetapan dan pengajuan usulan penyedia layanan yang akan dikontrak. "Tim penyediaan akomodasi bertugas untuk menyiapkan, memilih dan mengusulkan penyediaan akomodasi jemaah haji dengan prinsip yang efektif, transparan, dan akuntabel," ujar dia.

Dia menjelaskan, total kebutuhan akomodasi haji di Makkah mencapai 210.697 kapasitas. Kebutuhan ini mencakup 204.000 jemaah, petugas kloter, non kloter, sisa penempatan, dan cadangan. Sedangkan kebutuhan akomodasi di Madinah berjumlah 209.967 kapasitas.

"Tim Akomodasi dengan 12 personel akan bertugas selama 86 hari. Ini baru sebulan. Saya optimis target akan segera terpenuhi tepat waktu," tukasnya.

Nur Kholis menambahkan, penempatan akomodasi jemaah haji di Makkah tahun ini akan menggunakan skema baru. Jemaah akan ditempatkan berdasarkan pengelompokan asal daerah pada wilayah atau zona tertentu.

Skema zonasi ini diharapkan akan mempermudah pengawasan pelayanan, serta meminimalisir munculnya permasalahan karena adanya perbedaan budaya dan kendala bahasa.

"Penerapan metode tersebut tentu akan dapat diikuti dengan penyesuaian pelayanan katering jemaah yang diharapkan akan semakin mudah pengkondisiannya dengan menyesuaikan citarasa sesuai dengan selera daerah masing-masing," kata dia.

Katering dan Transportasi

Selain akomodasi, rapat juga membahas progres penyediaan layanan katering dan transportasi. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis menyampaikan bahwa proses pengadaan layanan katering sudah masuk tahapan kasyfiyah atau peninjauan secara langsung ke lapangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan dapur perusahaan yang telah mengajukan penawaran.

"Ini adalah tahapan kelima, setelah pengumuman pengadaan, penerimaan pendaftaran, Aanwijzing, serta pengajuan penawaran dan penyerahan berkas kelengkapan administrasi," kata Sri Ilham.

Sedangkan untuk penyediaan layanan transportasi, masih dalam tahap penerimaan pendaftaran dari perusahaan transportasi untuk pelayanan angkutan antar kota dan shalawat. Sebab, berbeda dengan akomodasi dan katering, tim transportasi baru tiba dan bertugas di Arab Saudi beberapa hari ini.

"Angkutan antar kota direncanakan 6 rute perjalanan, yaitu Bandara Amir Muhammad bin Abdul Azizi (AMAA) ke Hotel di Madinah, dari Madinah ke Makkah, dari Makkah ke King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah, dari KAAIA Jeddah ke hotel di Makkah, dari Makkah ke Madinah, serta dari Madinah ke Bandara AMAA. Dengan rute itu, akan dijalankan total 14.409 trip yang akan dikelola oleh Naqabah (organisasi asosiasi perusahaan angkutan) dan syarikah atau perusahaan," ucapnya.

"Untuk layanan shalawat (shuttle bus ke Masjidil Haram Makkah) direncanakan akan menggunakan 395 bus selama beroperasi," sambungnya.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mengapresiasi progres dan terobosan penyiapan layanan Jemaah di Arab Saudi. Komisi VIII menyambut baik rencana penerapan zonasi penempatan jemaah, termasuk kebijakan agar bahan baku katering didatangkan dari Indonesia. Apalagi, penempatan jemaah haji di tenda-tenda Armina tahun ini juga akan diatur sendiri oleh petugas haji Indonesia, bukan oleh Maktab.

Baca juga:
Arab Saudi Larang Penggunaan Istilah Wisata Religi Untuk Haji & Umrah
Pemerintah Ciptakan Aplikasi Haji dan Umrah Tekan Korban Penipuan Agen Travel
Ma'ruf Kritisi Soal Travel Haji dan Umrah Belum Sertifikasi
4 Ribu Warga Muslim Ambon Antre untuk Berhaji
Kebijakan Baru, Pelunasan Biaya Haji Kini Tak Harus Datang ke Bank
Saudi Berlakukan Visa Progresif bagi Jemaah yang Sudah Berhaji
Menko Darmin Dorong Pengusaha Garap Pasar Cinderamata dan Gaet Wisatawan Arab Saudi

(mdk/gil)