Legitimasi penggunaan Sipol oleh KPU dipertanyakan
Kewajiban untuk mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI sebagai syarat untuk bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 dinilai memiliki kelemahan hukum. Kewajiban penerapan Sipol tersebut diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2017.
Kewajiban untuk mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI sebagai syarat untuk bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 dinilai memiliki kelemahan hukum. Kewajiban penerapan Sipol tersebut diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2017.
"Legitimasi atas penggunaan Sipol masih dipertanyakan atau diragukan. Karena Sipol tidak diatur atau dimuat dalam UU No 7 Tahun 2017. Faktanya KPU menjadikan Sipol sebagai syarat wajib," kata Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto, Rabu (11/10).
Dia mengatakan, Sipol adalah proses pengumpulan data administrasi partai politik yang dibutuhkan untuk bahan verifikasi sebagai peserta pemilu. Langkah KPU memunculkan Sipol sebagai upaya untuk menertibkan sistem administrasi partai politik.
Selain itu, kata dia, Sipol dapat mendeteksi kegandaan dalam partai politik dan antar partai politik dan pengurus partai yang tidak memenuhi syarat (TNI, Polri, ASN, dibawah 17 Tahun dan belum menikah).
Menurutnya, tahapan verifikasi menerapkan Sipol sebagai instrumen verifikasi bukanlah sesuatu yang baru. Pada pemilu 2014 sudah diberlakukan namun tidak bersifat wajib.
Dia menilai penerapan kewajiban untuk mengisi data partai pada Sipol bisa dinilai sebagai sebuah kemajuan. Namun, kata dia, KPU harus bekerja sesuai dengan perintah undang-undang dan Sipol yang diterapkan KPU berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan.
"Sistem yang berupaya mempermudah dalam melakukan verifikasi tidak boleh menerobos sistem yang berlaku dan memberatkan peserta pemilu dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu. Selain sistem Sipol tidak ada payung hukumnya, juga tidak dapat diakses publik sehingga melemahkan partisipasi publik dalam verifikasi parpol yang berpotensi adanya kongkalikong antara calon peserta pemilu dan peyelenggara," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Bawaslu sendiri sampai saat ini belum memiliki Perbawaslu yang mengatur bagaimana cara mengawasi verifikasi parpol. Hal ini menunjukkan Bawaslu lalai dalam hal pengawasan terkait terbitnya PKPU tentang Sipol.
"Selain itu Bawaslu dinilai tidak menjalankan tugas utama sebagai lembaga pengawas pemilu. Tahapan sudah berjalan namun Bawaslu belum mempunyai pedoman pengawasan dalam hal ini Perbawaslu yang mengatur tentang tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Tentu kita sebagai masyarakat sipil berhak bertanya, bagaimana mungkin sebuah lembaga pengawas pemilu bisa menjalankan tugas pengawasan kalau peraturan Bawaslu belum ditetapkan," katanya.
Karena itu, JPPR mendesak KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan. Dia mendesak KPU mencabut PKPU yang mewajibkan Sipol sebagai instrumen verifikasi dan meminta KPU memiliki alternatif mekanisme pendaftaran secara manual.
"Kepada Bawaslu, JPPR meminta untuk hadir mengawasi dengan mekanisme dengan prosedur yang benar dan segera menerbitkan Perbawaslu verifikasi parpol," katanya.