LSI: Publik ingin demokrasi Pancasila jadi sistem negara dan perekat

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai polarisasi saat Pilgub DKI Jakarta masih terbawa hingga saat ini. Mayoritas publik pun menginginkan pemerintah melakukan berbagai cara untuk merekatkan kembali masyarakat yang telah terpolarisasi.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai polarisasi saat Pilgub DKI Jakarta masih terbawa hingga saat ini. Mayoritas publik pun menginginkan pemerintah melakukan berbagai cara untuk merekatkan kembali masyarakat yang telah terpolarisasi.

LSI Denny JA pun meminta pendapat dari masyarakat terkait sistem kenegaraan yang dianggap bisa merekatkan kembali masyarakat. Dalam surveinya responden diberikan 3 pilihan sistem demokrasi yakni demokrasi liberal laiknya Amerika, Negara Islam seperti di Timur Tengah dan demokrasi Pancasila dengan keunikannya sendiri.

Hasilnya menunjukkan 74,0 persen responden menginginkan demokrasi Pancasila berdasarkan keunikannya sendiri, 8,7 persen responden menginginkan negara Islam seperti Timur Tengah, 2,3 persen responden menginginkan demokrasi liberal seperti negara barat dan 15 persen sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Mayoritas publik menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem negara dan perekat. Kata Pancasila di belakang demokrasi itu sudah sedemikian mengakar dalam benak publik" kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa di Graha LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Lebih lanjut, Ardian menuturkan, ada data yang menarik dari hasil survei tersebut. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim yakni sebanyak 85 persen, tetapi hanya 8,7 persen saja yang menginginkan Indonesia menggunakan sistem negara Islam.

"Sungguh pun 85 persen penduduk Indonesia muslim namun hanya sedikit sekali yang menginginkan acara menjadi bentuk negara," ungkap Ardian.

Dalam surveinya, sebanyak 75 persen responden menginginkan Pemerintah menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi Pancasila sebagai perekat bangsa. Sementara yang tidak menginginkan hal itu dilakukan oleh Pemerintah hanya sebanyak 9,4 persen dan sisanya 15,6 persen memilih tidak menjawab.

"75 persen rakyat menginginkan Pemerintah beserta penentu kecenderungan masyarakat menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi Pancasila sebagai perekat," kata Ardian.

Dari latar belakang agama para responden juga menginginkan sistem demokrasi Pancasila digunakan dalam pemerintahan di Indonesia. Misalnya, jumlah responden muslim sebanyak 85,4 persen yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 72,8 persen sementara 9,9 persen menginginkan negara Islam dan 1,5 persen menginginkan demokrasi liberal.

Pada responden Protestan yang jumlahnya 8,5 persen sebanyak 83,3 persen menginginkan demokrasi Pancasila, 2,9 negara Islam dan 7,8 persen demokrasi liberal. Pada responden Katolik yang jumlahnya 2,8 persen responden yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 81,8 persen, kurang dari 2,9 persen negara Islam dan 6,1 persen demokrasi liberal.

Pada responden Hindu yang jumlahnya 2,8 persen yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 73,5 persen, kurang dari 2,9 persen negara Islam dan 8,8 persen demokrasi liberal. Pada agama diluar Islam Protestan, Katolik dan Hindu yang jumlah respondennya 0,5 persen sebanyak 83,3 persen menginginkan demokrasi Pancasila, kurang dari 2,9 persen masing masing menginginkan negara Islam dan demokrasi liberal.

"Di atas 70 persen dari pemeluk agama apapun menginginkan demokrasi Pancasila," kata Ardian.

Pada segmen basis organisasi Islam sekali pun masyarakat menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Dari jumlah responden berafiliasi dengan NU sebanyak 44,7 peran sebanyak 78,2 persen menginginkan demokrasi Pancasila, 9,1 negara Islam dan 0,7 demokrasi liberal. Dari kalangan bukan ormas manapun sebanyak 27,9 persen responden menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 72,5 persen, negara Islam 9,6 persen dan demokrasi liberal 0,6 persen.

Dari responden kalangan Muhammadiyah sebanyak 5,2 persen yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 71,0 persen, negara Islam 4,8 persen dan demokrasi liberal 1,6 persen. Dari organisasi Islam lainnya sengaja 2,6 persen yang menginginkan 61,3 persen demokrasi Pancasila, 29,0 persen negara Islam dan kurang dari 2,9 persen demokrasi liberal.

"Yang menginginkan demokrasi Pancasila paling besar berada di segmen responden basis ormas NU yaitu, 78,2 persen," tandasnya.

Sebagai informasi, LSI Denny JA mengadakan survei pada 5-10 Mei 2017 dengan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Metode sampling multistage random sampling dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner dan margin of eror lebih kurang 2,9 persen.

Baca juga:
LSI: Rakyat tak nyaman polarisasi pro-kontra Ahok pasca Pilgub DKI
Isu bagi-bagi sembako bikin Ahok-Djarot kalah di Pilgub DKI
LSI Denny JA: 71,71 persen suara, Ahok sulit mengungguli Anies
LSI Denny JA suara 50 persen: Anies 55,47 persen & Ahok 44,53 persen
Hitung cepat sementara LSI: Anies masih unggul dari Ahok
Anies-Sandi diminta waspada serangan mirip Antasari Azhar tembak SBY
LSI: Masyarakat puas dengan Ahok tetapi tak mau beri dukungan