MA Kabulkan PK Djoko Susilo, KPK akan Minta Salinan Putusan
Sebagai informasi, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Djoko Susilo.
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) terdakwa kasus korupsi simulator SIM, Djoko Susilo. Keputusan tersebut diambil dalam sidang putusan pada Kamis (6/5).
Dalam putusannya, MA menyatakan kelebihan aset dan barang bukti yang belum dilelang harus dikembalikan kepada Djoko Susilo.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Keputusan MA tersebut mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan lembaganya akan meminta salinan putusan pengabulan PK Djoko Susilo.
"Supaya kami mendapat kejelasan harta apa saja yang dianggap ada kelebihan tersebut," katanya, Minggu (9/5).
Nurul Ghufron menyebut, setelah mendapatkan salinan putusan PK dari MA, KPK akan mengidentifikasi atau mengecek keberadaan kelebihan aset dan barang bukti Djoko Susilo.
"Dengan identifikasi tersebut kami baru akan membahas dan menindaklanjutinya. Yang dapat kami pastikan KPK sebagai penegak hukum akan melaksanakan putusan," tegasnya.
Sebagai informasi, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Djoko Susilo.
Hakim menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu terbukti menggangsir uang negara Rp121 miliar pada proyek bernilai total Rp 200,56 miliar. Vonis hakim lebih rendah 8 tahun dari tuntutan jaksa yang menuntut jenderal bintang dua itu 18 tahun penjara.
Menurut majelis hakim, Djoko Susilo terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan ke satu primer.
Baca juga:
Viral Kondisi Dalam Penjara Sesak & Tidur Berdempetan, Bandingkan Sel Mewah Koruptor
Tanah Jenderal Polisi Ini Dirampas Negara, Diberikan ke TNI AD Buat Latihan Perang
Kejari Solo Menang Gugatan, Rumah eks Kakorlantas Djoko Susilo Kembali ke Pemkot
KPK Serahkan Rumah Sitaan eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ke Kemenkumham
Sel Mewah Milik Setnov, Nazaruddin dan Djoko Susilo Dibongkar