Mahfud MD Nilai Gagasan NKRI Bersyariah Berlebihan
"Jadi tidak usah disebut bersyariah," tegasnya.
Gerakan Suluh Kebangsaan kembali melakukan diskusi mengenai potensi menguatnya politik identitas usai Pilpres 2019. Ketua gerakan, Mahfud MD melihat potensi tersebut tidak hanya isapan jempol belaka.
Dalam satu diskusi, Mahfud menyampaikan informasi soal adanya kelompok radikal menaruh uang mereka di pesantren, di antaranya ada di Yogjakarta dan Magelang.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Bagaimana Mahfud MD ingin menularkan ketegasannya? Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,” pungkas Mahfud MD.
-
Siapa yang menanyakan kepada Mahfud MD tentang sikapnya? Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari Maria Simbolon.
-
Mengapa Mahfud MD kecewa dengan sistem hukum di Indonesia? "Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11)."Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana, penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi, jual beli kasus, jual beli vonis," sambungnya.
-
Apa yang Mahfud MD soroti dalam debat cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
"Mau mendirikan pondok pesantren mendirikan lembaga pendidikan yang sangat jauh berbeda. Sehingga di beberapa tempat itu ada lembaga pendidikan yang dulunya tidak dikenal tiba-tiba muncul dengan pengikut murid yang banyak dan tertutup," kata Mahfud, Jakarta, Jumat (17/8).
Ahli hukum tata negara itu mengatakan tanpa label syariah sekalipun, Indonesia sudah berbasis syariah seperti menjalankan beberapa aktivitas perbankan berdasarkan ajaran islam, menegakan hukum, melindungi hak asasi manusia.
"Jadi tidak usah disebut bersyariah," tegas dia.
Dia menuturkan justru jika kelompok tertentu mencantumkan istilah syariah pada Indonesia adalah sikap berlebihan. Ibaratnya, memasang spanduk menjual ikan di pasar ikan. Pihaknya serius melihat adanya potensi tersebut dengan melakukan pemetaan.
"Apa yang sebenarnya terjadi, di mana petanya, apa yang akan kita lakukan menghadapi itu semua," tandasnya.
Senada dengan Mahfud, Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Alwi Shihab berharap agar para tokoh Islam dari negara-negara Arab menyampaikan tentang Islam moderat kepada masyarakat di Indonesia.
Dia menuturkan harapan sikap aktif tokoh Islam dari negara-negara Arab lantaran para kelompok radikal kerap 'meracuni' pemahaman masyarakat bahwa ideologi Pancasila bermakna anti-Islam.
Selain itu, para kelompok radikal juga selalu berdalih tindakan mereka mengacu para tokoh-tokoh Islam di negeri Arab. Sementara para tokoh Islam di Indonesia hanya sekadar tiruan, akrab disebut KW. Tindakan ini memanfaatkan masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi.
"Pancasila enggak bertentangan dengan Islam dan pandangan-pandangan radikal yang anggap pancasila anti-Islam itu tidak benar," ujar Alwi.
Oleh karena itu, Alwi mengatakan upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia melainkan dunia Arab. "Jadi kami datangkan apa yang dianggap KW 1 itu dan membantah apa yang mereka sebarluaskan di masyarakat kita," ujarnya.
Baca juga:
Ketua DPD Ingatkan Bahaya Radikalisme dan Liberalisme Merongrong Anak Bangsa
KASAD Tegaskan TNI AD Pertahankan Enzo Allie Jadi Taruna Akmil
Menhan Ingatkan Mahasiswa Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Ancaman Terorisme
Kominfo Akan Telusuri Jejak Digital Enzo Zenz Allie jika Diminta TNI
Menhan Soal 3 Persen TNI Terpapar Radikalisme: Ngotor-ngotorin Saja