Mahfud MD: Pimpinan Universitas Tak Boleh Melarang Diskusi di Kampus
Mahfud menegaskan, pihak kampus tidak boleh melarang kegiatan diskusi. Pasalnya, banyak pejabat pemerintah yang potensial saat ini sangat kental dengan kegiatan bertukar pikiran saat menjalani dunia mahasiswa.
Diskusi antar mahasiswa merupakan bagian dari tradisi di kampus dan demokrasi yang harus dijaga. Untuk itu, pengurus universitas jangan pernah melakukan pelarangan mengenai aktivitas tersebut. Hal itu dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud menyatakan, kegiatan diskusi di kampus berkedudukan sama dengan tradisi kampus lain seperti seminar, kuliah umum atau studi wisata.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Bagaimana Mahfud MD ingin menularkan ketegasannya? Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,” pungkas Mahfud MD.
-
Kapan Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang? Cawapres Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
Kegiatan-kegiatan itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan diri. Karena, mahasiswa tidak hanya dituntut dalam memenuhi indeks nilai maupun prestasi akademik saja.
Pernyataan itu didasarkan pada informasi yang diterimanya melalui media, bahwa kampus sudah tidak menjalankan demokrasi dengan melarang diskusi, bahkan memata-matai aktivitas diskusi.
"Maka saya berpikir itu tidak baik (melarang diskusi di kampus). Saya pikir kampus biarlah kampus, membangun kehidupan demokrasi. Pimpinan universitas tidak boleh melarang," ucap Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara 'Bincang Seru Mahfud' di Graha Sanusi, Universitas Padjajaran (Unpad) Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (30/10).
Ia menegaskan, pihak kampus tidak boleh melarang kegiatan diskusi. Pasalnya, banyak pejabat pemerintah yang potensial saat ini sangat kental dengan kegiatan bertukar pikiran saat menjalani dunia mahasiswa.
Itu adalah bukti mereka bisa berkembang dengan baik. Norma akademik tidak akan cukup karena tak jarang lulusan universitas dengan nilai tinggi tidak bisa berkembang di tengah masyarakat dengan baik.
"Saya kuliah di awal 80-an dulu kan buku jarang. Orang tua jarang beli buku, gantian. Ada orang yang mampu beli buku diskusi. Itu nggak ada indeksnya, tapi ada kesadaran sendiri membangun akademik," terang dia.
Meski begitu, aktivitas diskusi mahasiswa tidak dilakukan secara tertutup atau membahas hal-hal yang memojokan kelompok tertentu yang kontraproduktif.
"Mahasiswa boleh berdiskusi selama tidak melanggar hukum, jangan mencaci maki kelompok tertentu. Pimpinan Universitas tidak boleh melarang," pungkasnya.
Baca juga:
Bertemu Mendagri, Mahfud Bahas Rencana Pemekaran Papua
Kasus Novel Baswedan Mendekati Deadline, Ini Kata Menko Polhukam Mahfud MD
Mahfud Didesak Mundur Jika Tak Bisa Urus Perppu KPK: Memang ICW Itu Siapa?
Temui Menko Polhukam, Mendagri Tito Bahas Situasi di Papua
Mendagri Tito Mendadak Sambangi Kantor Kemenko Polhukam
Mahfud Soal Perppu KPK: Tunggu Presiden Saja
Bantah Larang Kata Kafir di Masjid, Mahfud MD bilang 'Berita Pelintiran'