Mahfud MD: Presiden Jokowi Setuju Pembangunan Lapas Baru Pakai Lahan Aset BLBI
Rencana tersebut pun kata Mahfud masih dikaji ulang. Sehingga nantinya keputusan tersebut akan dirampungkan oleh Kementeri Hukum dan HAM.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo(Jokowi) setuju dengan rencana pembangunan lapas dengan memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tidak hanya Jokowi kata Mahfud, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun setuju dengan rencana tersebut.
"Soal lapas sudah bicara dengan bu Menkeu, dan kemarin sudah melaporkan ke Presiden yaitu kita punya tanah yang bisa dipakai dan semuanya setuju, anggaran pembangunannya disusun dulu. Kalau presiden mengatakan udah gunakan saja untuk kepentingan negara, untuk apa tidak dipakai begitu," katanya saat konperensi pers, Selasa(21/9).
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Rencana tersebut pun kata Mahfud masih dikaji ulang. Sehingga nantinya keputusan tersebut akan dirampungkan oleh Kementeri Hukum dan HAM.
"Tapi kalau tanahnya nanti kita tentukan di mana, Jadi itu dalam rencana, dan tergantung kemenkumham, dan nanti dengan saya untuk merancang apakah lapas-lapas atau rehabilitasi," pungkasnya.
Sebelumnya pemerintah berencana akan membangun lapas baru. Hal tersebut seiring dengan adanya kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Kota Tangerang,Banten.
"Saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Kami berencana segera membangun lapas lapas karena sudah over kapasitas," kata Mahfud usai meninjau Lapas Kelas I Tangerang, Rabu(8/9).
Mahfud mengatakan rencana tersebut sudah direncanakan sejak 2004 antara pemerintah dengan DPR. Namun, rencana tersebut terkendala masalah anggaran.
Dia mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pembangun lapas dengan memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Darimana ribuan hektare ini, saya sudah bicara dengan kementerian keuangan tadi, tanah-tanah dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu. Oke nanti lembaga pemasyarakatan perlu berapa, di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Baca juga:
Wamen Sebut Kelebihan Kapasitas di Lapas Bukan Kesalahan Kemenkum HAM
Masalah Lapas Indonesia Mirip Amerika, Petugas Rutan Jatim Diminta Lakukan Ini
Melihat Kondisi Lapas di Indonesia dan Israel
Kriminolog Sebut Kalapas Malah Senang saat Penjara Kelebihan Napi
Banyak Lapas Kelebihan Kapasitas, BNN Minta Pecandu Narkoba Direhabilitasi