Majelis Rakyat Papua: Jangan Sembarang Melontarkan Kata Mendiskriminasi Suku Papua
Anggota Majelis Rakyat Papua menilai diskriminasi ras Papua yang terjadi di Surabaya harus ditanggapi secara serius. Pelaku harus bertanggungjawab secara hukum.
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat meminta Polri mengusut tuntas penghina ras Papua dengan kata-kata tidak pantas dalam aksi pengepungan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Kota Surabaya pada Jumat (16/8).
"Kata-kata rasis yang mendiskriminasi suku Papua itu yang menjadi akar masalah pada aksi anarkis yang terjadi di Manokwari juga beberapa daerah lain di Papua Barat. Maka pelakunya harus diusut, harus diproses hukum karena ini sangat berbahaya bagi persatuan negara dan bangsa Indonesia," kata Anggota MRP Papua Barat, Anton Rumbruren di Manokwari, Rabu (21/8). Seperti dikutip Antara.
-
Di mana UNIMUDA Sorong berada? Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Provinsi Papua Barat.
-
Apa visi dari UNIMUDA Sorong? UNIMUDA Sorong punya visi yaitu menjadi Universitas Kelas Dunia dalam mengembangkan IPTEK berbasis Entrepreneurship dan Multikultural pada tahun 2037 seperti dikutip dari website resminya.
-
Bagaimana Sobikhan merawat sawo raksasa? “Seiring berjalannya waktu, kita pupuk MPK sebulan sekali dengan dosis satu sendok per satu ember. Setelah pohon tambah besar, kita tambah dosisnya lagi 2-3 sendok,” kata Sobikhan dikutip dari kanal YouTube Cap Capung.
-
Di mana pantai Sowan berada? Pantai Sowan, terletak di Desa Sowan, menawarkan pemandangan laut yang indah dengan ombak yang cocok untuk berselancar.
-
Apa itu "Manafo"? Namaya Manafo Masyarakat Nias menyebut tradisi mengunyang sirih atau menginang sebagai manafo.
-
Kapan Sobikhan mulai menanam sawo raksasa? Pada waktu awal Sobikhan menanam sawo raksasa pada tahun 2015, belum banyak orang yang mengenal sawo raksasa.
Pada acara tatap muka bersama para tokoh di Manokwari itu, ia berpandangan kata-kata rasis tersebut memicu kemarahan yang luar biasa di kalangan masyarakat asli Papua.
"Untuk massa yang terorganisir saat itu dapat melaksanakan aksi secara damai tanpa anarkis. Adapun aksi rusuk, yang berujung pada pembakaran dan perusakan itu adalah aksi spontanitas masyarakat yang meluapkan kemarahannya atas kata-kata rasis tersebut," ujarnya.
Ia berharap, diskriminasi ras Papua yang terjadi di Surabaya harus ditanggapi secara serius. Pelaku harus bertanggungjawab secara hukum.
"Kalau soal kasus bendera, tidak terlalu memberi dampak emosional bagi kami. Tapi kata-kata yang menghina ras Papua itu masalah serius, kami juga manusia jadi jangan sembarang melontarkan kata-kata tak senonoh terhadap kami orang Papua," kata dia lagi.
Ketua MRP Papua Barat pada kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya mendukung aksi damai yang menolak isu rasial dan diskriminasi bagi orang Papua. Ia pun menyesalkan ketika akhirnya aksi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memperkeruh situasi dengan membakar merusak fasilitas publik serta tempat usaha milik masyarakat.
"Tidak ada relevansinya antara masalah di Surabaya dengan aksi pembakaran gedung DPR juga kantor MPR Papua Barat di Manokwari. Artinya ada pihak lain yang menciptakan kerusuhan dalam aksi itu," sebut Maxi.
Terkait kasus penghinaan ras Papua, MRP berharap pemerintah pusat menanggapi secara serius. Masalah ini harus diselesaikan pada tingkat nasional.
"Ini tidak bisa diselesaikan hanya di Papua Barat. Menteri Dalam Negeri harus segera menfasilitasi penyelesaian persoalan ini secara baik, semua pihak harus dikumpulkan," ucapnya lagi.
Aksi kerusuhan di Manokwari, lanjut Ahoren, sudah menjalar ke daerah lain di Papua Barat diantaranya Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Pemerintah daerah serta aparat keamanan sudah bekerja maksimal agar kerusuhan tidak melebar ke daerah lain.
"Sekarang pemerintah pusat juga harus bergerak cepat. Persoalan ini sangat serius bagi masyarakat di Papua," ujarnya.
Dia berharap pemerintah daerah belajar bahwa kejadian di Manokwari Senin lalu merupakan akumulasi dari kekecewaan beberapa pihak terkait layanan dan pemberdayaan bagi masyarakat Papua.
Baca juga:
Presiden Jokowi Telepon Gubernur Dominggus Tanya Kondisi di Papua Barat
Awal September, Jokowi akan Kunjungi Papua
Polisi Selidiki Akun Medsos Penebar Hoaks Pemicu Konflik Papua
Demo Berujung Ricuh di Timika Papua, 45 Orang Diamankan
Fadli Zon akan Investigasi Caleg Gerindra Terkait Aksi di Asrama Mahasiswa Papua
Mahasiswa Papua Jadi Pemimpin Upacara Bendera di KJRI Kanada
TNI Janji tak Lindungi Anggota Terlibat Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya