Ma'ruf Amin Soal Revisi UU TNI: Jangan Cederai Semangat Reformasi
Ma'ruf Amin mengingatkan, salah satu semangat reformasi adalah penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikabarkan tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu hal yang disorot dalam revisi UU ini prajurit aktif diusulkan dapat menduduki jabatan sipil lebih banyak.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, wacana revisi UU TNI harus dibahas lebih lanjut secara komprehensif agar tidak mencederai semangat reformasi.
-
Siapa yang bertemu dengan Wapres Maruf Amin? Wapres Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Choi Siwon yang menjadi salah satu pembicara di ASEAN Business and Investment Summit usai acara ASEAN Business Awards (ABA) di Jakarta.
-
Di mana Wapres Ma'ruf Amin akan mencoblos? Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin direncanakan mencoblos di TPS 33 Kecamatan Tapos, Depok.
-
Apa yang dikatakan Ma'ruf Amin tentang Universitas Indonesia (UI)? Ma'ruf Amin mengapresiasi Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus yang melahirkan gagasan dan inovasi. Hal itu disampaikannya saat membuka UI Industrial-Government (I-GOV) Expo 2023 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Depok, pada 5 Desember 2023."UI merupakan kampus yang menjadi tempat lahirnya gagasan dan inovasi. UI juga menjadi kampus yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Ma'ruf Amin.
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas Wapres Maruf Amin dengan Siwon Choi? Wapres mengungkapkan aktor Korea Selatan dan juga member Super Junior ini menyatakan bahwa rasa saling percaya dan pemahaman dalam hubungan antar masyarakat merupakan landasan bisnis dan investasi Internasional.
“Soal adanya usulan perwira aktif bisa (lebih banyak menduduki jabatan sipil) coba dibicarakan. Yang penting tentunya jangan mencederai semangat reformasi,” kata Ma’ruf Amin di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5).
Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengingatkan, salah satu semangat reformasi adalah penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
“Dulu itu kan menghilangkan dwifungsi, semangat itu yang jangan dicederai,” pesannya.
Ma’ruf Amin mengatakan, pembahasan revisi UU TNI tidak menjadi masalah bisa tak menjurus pada pengembalian dwifungsi ABRI.
“Asalkan itu bisa, artinya bisa tidak kembali ke arah itu (dwifungsi ABRI), saya kira silakan dibicarakan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/5), Luhut mengatakan revisi UU TNI perlu dilakukan agar perwira TNI AL bisa membantu Kemenko Kemaritiman.
"Kita tambahkan di Kemenko Maritim bisa juga perwira aktif masuk. Karena kan itu banyak bidang-bidang yang bisa ditangani oleh perwira-perwira angkatan laut," kata dia.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menyebut saat UU TNI dibentuk, Kemenko Kemaritiman belum ada. Sehingga tidak ada aturan tentang keterlibatan TNI di sektor kemaritiman.
"Padahal banyak bidang-bidang, masalah kelautan yang harus diisi orang angkatan laut, yang ngerti laut," ujarnya.
Tak hanya membantu Kemenko Kemaritiman, Luhut juga mendorong agar dalam UU TNI mengatur keterlibatan perwira TNI AL di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Khusus di Bakamla, perwira TNI bakal fokus pada penanganan illegal fishing.
"Kita kan mau ada perwira-perwira yang bagus juga ikut mengawasi itu (illegal fishing)," ucap Luhut.
Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi I DPR untuk merevisi UU TNI. Draf revisi UU tersebut akan didorong ke DPR segera.
"Sudah dibahas dengan Komisi I, mestinya kita akan ajukan ke parlemen segera," tutupnya.
(mdk/tin)