Masa Jabatan Anggota KPU Berakhir 2022, JPPR Harap Tak Ganggu Tahapan Pemilu
Alwan mendorong agar rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di level Provinsi dan Kabupaten/Kota dipercepat. Dengan demikian ritme tahapan pemilu tidak terganggu.
Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengharapkan, pergantian Anggota KPU dan Bawaslu RI tidak mengganggu tahapan pemilu 2024. Ini menanggapi pasa jabatan anggota KPU dan Bawaslu RI akan berakhir pada tanggal April 2022.
Dia menjelaskan, pemilu terdiri atas dua tahapan, yakni persiapan dan pelaksanaan. Dia berharap dua tahapan itu dijalankan oleh anggota yang sama.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana KPU menentukan hasil Pemilu 2024? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3). Hari ini merupakan batas akhir rekapitulasi suara tingkat nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum menetapkan hasil rekapitulasi suara, KPU bakal terlebih dahulu merekap suara untuk dua provinsi yang tersisa dari total 38 provinsi. Yakni Papua dan Papua Pegunungan.
-
Bagaimana cara KPU menentukan tahapan pemilu 2024? Data tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023.
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana KPU menjamin kerahasiaan soal debat capres-cawapres 2024? "(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya," kata Hasyim.
"Jangan kemudian tahapan persiapan dijalankan oleh komisioner sekarang, lalu nanti pelaksanaannya dijalankan oleh komisioner yang baru tentu ritmenya akan berbeda," katanya kepada Merdeka.com, Senin (9/8).
Karena itu, dia mendorong agar rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu RI harus dilakukan dengan baik. Proses rekrutmen harus memperhitungkan waktu pemilu pada 2024 nanti.
"Kalau untuk KPU dan Bawaslu RI, 2021 ini harus sudah ada, bulan Oktober Timsel harus sudah ada. Jadi 2022 sudah masuk jabatan baru. Saya kira itu tidak terlalu mengganggu," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Alwan, yang patut diperhatikan tidak saja pergantian anggota KPU dan Bawaslu RI semata. Pergantian anggota KPU dan Bawaslu di level daerah juga harus diperhatikan. Lantaran tidak seragam antara satu daerah dengan yang lainnya.
"Ada yang berbeda-beda selesai masa jabatannya. KPU dia tidak serentak. Ada satu bulan menuju hari H baru berakhir masa jabatan. Ada yang sampai 2025, misalnya KPU Papua Barat," jelasnya.
Nantikan update berita KPU di Liputan6.com
"Ada di daerah Lampung itu, hampir 1 minggu menjelang hari H berakhir masa jabatan. Jadi perlu untuk menyeragamkan akhir masa jabatan KPU pada level Kabupaten/Kota dan Provinsi," imbuh dia.
Alwan mendorong agar rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di level Provinsi dan Kabupaten/Kota dipercepat. Dengan demikian ritme tahapan pemilu tidak terganggu.
"Mempercepat rekrutmen penyelenggara dalam hal. ini KPU dan Bawaslu agar tidak mengganggu tahapan pemilu, baik persiapan maupun pelaksanaan. Karena persiapan oleh siapa, nanti pelaksanaan oleh orang yang berbeda," tegas dia.
"Orang yang baru untuk melakukan tahapan pelaksanaan harus beradaptasi dulu. Dengan lingkungan kerja baru, apalagi yang terpilih orang yang belum berpengalaman, itu akan sulit untuk membangun prinsip kerja kolektif yang diamanatkan UU bagi KPU dan Bawaslu," tandas Alwan.
Baca juga:
PKB Tolak Surat Suara Disederhanakan: Rakyat Makin Bingung dan Kesulitan
Perludem Usul Surat Suara Pemilu Disederhanakan dari 5 Menjadi 3
6 Model Surat Suara di Pemilu 2024, Mana Paling Efisien?
Timsel Anggota KPU Harus Berintegritas dan Paham Isu Pemilu
Pelik Model Surat Suara di Pemilu 2024