Masih Kooperatif, Alasan Bareskrim Tak Tahan Tersangka Korupsi Anak Perusahaan Jakpro
Lalu, saat disinggung terkait dugaan tersangka menghilangkan barang bukti. Djoko menegaskan, penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang bersangkutan dengan kasus tersebut akan dimaksimalkan.
Polri telah menetapkan tersangka terhadap mantan Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), Ario Pramadhi, dan VP Finance & IT PT JIP, Christman Desanto. Keduanya menjadi tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) PT JIP pada 2017-2018.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya tidak dilakukan penahanan oleh aparat kepolisian. Hal ini dikarenakan keduanya masih dinilai kooperatif dalam kasus tersebut.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
"Kalau tidak ditahan saya bilang dia masih kooperatif, walaupun posisinya tersangka ya," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri, Brigjen Djoko Purwanto kepada wartawan, Rabu (8/12).
Lalu, saat disinggung terkait dugaan tersangka menghilangkan barang bukti. Djoko menegaskan, penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang bersangkutan dengan kasus tersebut akan dimaksimalkan.
"Nah itu, kalau mau kita bilang subyektif banget kan menurut penyidik. Kalau menghilangkan barang bukti, maka kita memaksimalkan penyitaan kita seperti apa sih, terhadap orangnya berkaitan dengan siapa. Maka kalau yang tersangka sudah kita cegah ya," tegasnya.
"Karena kalau hanya nahan-nahan itu kan di KUHAP kalimatnya dapat tuh. 20, 40, 30, 30 itungan berapa 120 (hari)," tutupnya.
Sebelumnya, duduk perkara kasus yang menyeret PT JIP, anak usaha dari BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi dan jalan raya berawal pada 2015. Saat itu ada kucuran dana sebesar Rp1,5 triliun dari Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakpro yang disetujui dan dicairkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2698 Tahun 2015 tentang Pencairan PMP PT Jakpro.
Dana PMP 2015 sebesar Rp 1, 5 triliun diperuntukkan bagi 12 kegiatan rencana investasi. Salah satunya terdapat kegiatan CapEx Inbreng. Pada tahun 2017, PT JIP mengajukan pinjaman modal kerja untuk pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur GPON kepada PT Jakpro yang bersumber dari dana alokasi Capex Inbreng PMP Pemprov DKI dengan realisasi sebesar Rp115.395.000.000.
Mamun di tahun selanjutnya, pada 2018, PT JIP kembali mengajukan pinjaman modal kerja sebesar Rp118.341.000.000 dengan para penyedia barang/jasa, yaitu PT ACB (Ardena Cakra Buwana) pada tahun 2017 dan PT ACB (Ardena Cakra Buwana), PT IKP (Iskom Kreatif Prima), PT TPI(Towerindo Perkasa Inti) pada tahun 2018.
Kemudian ditemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pemilihan penyedia barang/jasa pembangunan infrastruktur GPON Tahun 2017 dan 2018. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Jakpro.
Surat undangan pemilihan mitra usaha dan permintaan penawaran harga dari PT JIP kepada para penyedia barang/jasa dalam pengadaan tahun 2017 dibuat hanya sebagai pemenuhan formalitas untuk memenuhi ketentuan pengadaan.
"Penyimpangan pada tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur GPON tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan yang tertera dalam SPK. Kemudian pekerjaan pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur GPON terpasang, namun belum siap difungsikan," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono.
Kemudian dari beberapa site, ada yang tidak terpasang. Pekerjaan tambah (addwork) GPON tahun 2017 pada 11 lokasi gedung tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPK. Pekerjaan GPON tahun 2018 tidak diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan.
"Selain itu, terdapat pula pengetikan ulang rekening koran Bank Mandiri yang sudah dimodifikasi sejak Tahun 2017 sampai dengan September 2018 bertujuan merekayasa transaksi fiktif," sebutnya.
Akibatnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan BPK Provinsi DKI Jakarta, ditemukan penyimpangan pemberian modal PMP Pemrov DKI tahun anggaran 2015 kepada PT Jakpro terhadap proyek GPON oleh PT JIP tahun 2017 dan 2018, yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. "Negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 104.141.203.173 (Rp 104 miliar)," ucap Rusdi.
Baca juga:
Polisi Minta Imigrasi Cekal Eks Dirut Anak Perusahaan Jakpro ke Luar Negeri
Polri Cekal 2 Tersangka Korupsi Anak Perusahaan Jakpro
Duduk Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Anak Perusahaan Jakpro
PDIP Sebut Penunjukan Panitia Formula E Merupakan Hak Anies Baswedan dan Jakpro
Eks Dirut Anak Perusahaan Jakpro Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang
Jakpro Jamin Harga Tiket Formula E Tidak Semahal Masuk Sirkuit Mandalika