Masyarakat Demo Tuntut Nyamuk Wolbachia Disetop, Bappenas Bakal Mengadu ke Presiden Jokowi

Penyebaran nyamuk Wolbachia kini tengah menjadi isu panas di tengah masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan keberhasilan program nyamuk untuk menekan kasus DBD di Indonesia itu.

Menurut Wardana, pemerintah harusnya melakukan manajemen resistensi terkait dampak jangka panjang dari nyamuk tersebut. Dia menjelaskan, studi di Yogyakarta belum cukup untuk membuktikan keamanan nyamuk Wolbachia. Perlu ada studi menyeluruh di wilayah lain, seperti, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang.

"Harus lakukan manajemen resistensi nasional. Kita harus lihat apa risikonya, apakah si nyamuk bisa semakin resisten dan bermutasi menjadi tidak terkendali? Harus dilihat secara jangka panjangnya," jelasnya.

Wardana mencontohkan, studi kasus Singapura yang sempat menerapkan metode nyamuk wolbachia. Singapura memutuskan keluar dari kelompok negara-negara yang melakukan uji coba nyamuk Wolbachia karena munculnya dampak ekologi. Misalnya, jumlah kutu busuk yang meningkat dan kurangnya pendanaan.

"Nyamuk itu disebar 2016, di tahun 2020 kasus DBD meningkat sangat tajam bahkan dalam sepanjang sejarah DBD di Singapura. Sekarang ada 50 cluster aktif DBD. Lalu uji coba tidak diteruskan," tutur Kun.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menyayangkan pemerintah menerapkan program nyamuk Wolbachia. Sebab, anggaran yang dibutuhkan untuk program pengentasan kasus DBD tersebut sangat besar. 

"Situasi ekonomi dalam hal ini sedang lemah. Sayang sekali jika anggaran yang luar biasa ini diberikan kepada suatu hal yang tidak bermanfaat atau mubazir," jelasnya.

"Logika akal sehat kita seakan-akan di balik, kenapa harus impor nyamuk? Ini kan aneh," sambung Mirah.

Dari atas mobil bak, Mirah Sumirat bersama dengan dua rekan lainnya menggaungkan tuntutan mereka untuk membatalkan penyebaran nyamuk Wolbachia.

Di sekitar lokasi aksi, spanduk bertebaran "Nyamuk Wolbachia Mesin Pembunuh Rakyat". Beragam spanduk lainnya juga dibawa oleh masyarakat, di antaranya bertulis "Kedaulatan Kesehatan Rakyat No.1 Di Atas Kepentingan Apapun."

Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kemal Taruc mengatakan pihaknya membuka komunikasi kepada Kemenkes untuk memperjelas masalah tersebut dan mengklarifikasi masyarakat.

"Jadi kesepakatan dari yang terlibat (masyarakat) ini perlu didengar dan kemudian mereka (Kemenkes) bertanggung jawab," tuturnya.

Kemal menyebut, pihaknya akan segera menjalankan peran sebagai fasilitator. Bappenas akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Kemenkes untuk dapat mempertimbangkan program ini lebih lanjut.

"Kita membuat peta manajemen risiko, kalau dia siap bertanggungjawab melakukan itu, ya silakan. Kita umumkan, publik mau enggak begitu? (Kita) enggak bisa membatalkan, Presiden yang bisa," 

ujar Kemal.

merdeka,com

Berkaca dari penyebaran nyamuk Wolbachia di Bali yang tidak dilanjutkan, Kemal optimis program ini bisa dihentikan. Kendati demikian, kebijakan di Bali bukan berasal dari Kemenkes.

"Ya tapi enggak apa-apa, yang penting berhenti. Kalau ada orang yang enggak mau ya jangan dipaksa. Tapi kan ada pihak otoritas lebih tinggi membuat itu berhenti, ya cukup dong. Enggak perlu Kemenkes yang menghentikan, kita potong ke yang lebih berwenang lagi," tegasnya.

Dia menegaskan penyebaran nyamuk Wolbachia harus dipertimbangkan secara matang, baik risiko maupun dampak yang akan dihadapi. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah baru menebarkan nyamuk wolbachia ke tiga kota. Rinciannya, Kota Semarang, Kota Bontang, dan Kota Kupang.

“Baru 3 (kota). Peluncuran baru di Semarang, Bontang, dan Kupang. Ini juga bertahap penyebarannya,” kata Nadia kepada merdeka.com, Kamis (23/11).

Sebelumnya, uji coba penyebaran nyamuk berwolbachia telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada 2022. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77 persen, dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86 persen.